ANAK 12 TAHUN DIEKSPLOITASI ORTUNYA, POLRES DAN PEMKAB SAMPANG TAK TEGAS

EJ saat ditemukan tengah berada di jalan Syamsul Arifin pada pukul 01.00 WIB. (Foto: Ardi)
Sampang, Pojok Kiri – Anak merupakan amanah dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT, dan sepatutnya anak dipenuhi hak-haknya seperti mengenyam pendidikan maupun bersosialisasi dengan bermain bersama anak sebayanya. Namun, tak beruntung bagi EJ (12) anak perempuan yang berdomisili di jalan Garuda, Kabupaten Sampang. Ia seharusnya tengah sibuk belajar atau bermain, malah waktunya dihabiskan untuk berjualan gorengan bahkan hingga larut malam.

Seperti cuplikan video yang tersebar di media sosial menyebutkan jika waktu saat merekam sudah pukul 01.00 WIB dini hari atau tengah malam. Dalam rekaman itu, EJ ditemukan sejumlah pemuda tengah berada di sekitar jalan Syamsul Arifin. Ironisnya, selama ini EJ berjualan hingga larut malam karena alasan keterbatasan ekonomi dan diduga ada perintah dari orang tuanya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Namun sayangnya, hingga saat ini pihak aparat penegak hukum Polres Sampang maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang masih melempem dan tidak mampu bertindak tegas terhadap praktik eksploitasi terhadap anak tersebut. Hanya sekedar mendatangi kediaman anak tersebut untuk memberikan konseling semata, tidak ada tindakan tegas agar eksploitasi yang dilakukan orang tua EJ itu tidak terulang kembali.

BACA JUGA :  TAK ADA DASAR HUKUM YANG MELARANG JURNALIS MENJADI PPK
Dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Termaktub dalam Pasal 76I bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Dijelaskan dalam Pasal 88 bahwa bagi Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tak hanya itu, ketentuan lain memperkerjakan anak di bawah umur juga diatur dalam UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tetapi sayangnya, UU tersebut tak dilirik sedikit pun oleh penegak hukum maupun Pemerintah setempat.
EJ saat ditemukan tengah berada di jalan Syamsul Arifin pada pukul 01.00 WIB. (Foto: Ardi)
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jaka Jatim Korda Sampang Siti Farida mengungkapkan bahwa anak yang masih di bawah umur, yang dipaksakan untuk bekerja dengan tujuan mendapatkan penghasilan secara ekonomi sudah jelas-jelas masuk dalam kategori eksploitasi anak. Menurutnya, tidak sepatutnya dilakukan oleh orang tua EJ itu dengan melakukan pembiaran terhadap anaknya yang berjualan gorengan berkeliling Kota Sampang hingga tengah malam. Sebab, anak merupakan generasi penerus orang tuanya yang harus dipenuhi hak-haknya sebagai anak.

“Seharusnya sebagai orang tua itu melindungi dan memberikan hak-hak anak, seperti kehidupan yang layak serta pendidikan. Namun, jika dengan alasan keterbatasan ekonomi tentunya Negara akan menjamin kehidupan anak itu, bukan malah diperkerjakan berjualan gorengan, apalagi sampai tengah malam. Disisi lain, pihak pemerintah setempat yang menangani tentang masalah anak seperti dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun Dinas Sosial seharusnya bertindak tegas dengan melakukan edukasi terhadap orang tua anak itu agar anak tersebut mendapatkan kembali haknya sebagai seorang anak seperti bermain dan pendidikan yang layak. Bagaimanapun juga, anak ini dilindungi oleh Undang-undang dan wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diterapkan aturan itu,” tegasnya, Kamis (19/07/2018).
Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hery Kusnanto menjelaskan jika pihaknya selaku aparat penegak hukum juga tergabung dalam P2TP2A sudah mendatangi kediaman anak tersebut untuk melakukan konseling kepada anak dan orang tuanya. Dengan memberikan pengertian bahwa pendidikan untuk anak seusia EJ sangat penting. Terlepas dari orang tuanya yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, menurutnya Negara akan menjamin.

“Saat kami melakukan konseling, anaknya itu mengaku ingin membantu ibunya. Meskipun ibunya mengatakan jika anaknya yang jualan bisa laku banyak, tetapi kami menjelaskan bahwa anak di bawah umur tidak boleh diperkerjakan. Untuk sementara kami masih belum melakukan penindakan, hanya sebatas pembinaan terlebih dahulu. Tapi kami sudah menyampaikan kepada orang tuanya bahwa memperkerjakan anak itu tindakan melawan hukum,” tandasnya.

Sayangnya hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Sampang Syamsul Hidayat belum bisa dihubungi melalui nomor selulernya maupun pesan WA yang sudah dilayangkan Pojok Kiri. (msa)

Telah dibaca : 59 kali.