PARIPURNA PENGESAHAN RAPERDA CAGAR BUDAYA BERLANGSUNG SINGKAT DAN LANCAR

Bupati Sampang H Jonathan Judianto (kiri) bersalaman dengan Pimpinan Paripurna H Fauzan Adima usai penandatangan berita acara Raperda, Senin (27/08/2018) malam.

Sampang, Pojok Kiri – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sampang dengan acara Nota Penjelasan Terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif dan 2 Raperda Usulan serta Pengesahan Raperda Kabupaten Sampang tentang pengelolaan Cagar Budaya yang dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Sampang terhadap Raperda dimaksud.

Dalam Rapat Paripurna tersebut digelar di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sampang pada Senin (27/08/2018) malam, yang dimulai sekitar pukul 20.00 wib. Untuk 2 Raperda Inisiatif dimaksud, yakni Raperda Tata Tertib (Tatib) DPRD, dan Raperda Rencana Induk Kepariwisataan Daerah. Sementara 2 Raperda Usulan dimaksud, diantaranya perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang , dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan PT Geliat Sampang Mandiri (PT GSM).

Aaaaaaaaaa Dalam pemaparannya dari atas podium di depan pimpinan Rapat Paripurna, Anggota DPRD Sampang, dan para Kepala maupun perwakilan OPD Kabupaten Sampang. Bupati Sampang H Jonathan Judianto mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sampang yang telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan.

“Baru saja kita telah tanda tangani kesepakatan bersama yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2018. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Sampang atas penyediaan waktu kepada saya untuk menyampaikan pendapat akhir, dan kepada Pimpinan beserta Anggota Dewan yang berkenan membahas Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya antara Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan finalisasi dengan Tim Penyusunan Raperda Kabupaten Sampang,” paparnya, Senin (27/08/2018) malam.

BACA JUGA :  PPK SAMPANG SOSIALISASI PEMILU 2019 SEGMEN KEAGAAMAN KEPADA SANTRI
Bupati Sampang H Jonathan Judianto menandatangani berita acara persetujuan Raperda, Senin (27/08/2018) malam.

Bupati menyampaikan bahwa secara umum setelah mendengar dan mengkaji dengan saksama beberapa pendapat dan himbauan dari Tim Pansus DPRD dan Tim Penyusun Raperda terhadap Raperda dimaksud yang akan dijadikan Regulasi daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah ke depan. Menurutnya, pada prinsipnya hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif merupakan amanat untuk diakomodir dalam penyempurnaan Raperda sesuai hasil fasilitasi Gubernur Provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya Eksekutif akan segera membentuk peraturan pelaksanaan dan peraturan daerah dimaksud agar efektif dalam pelaksanaannya.

“Akhirnya, saya secara pribadi maupun atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang menyampaikan banyak terima kasih kepada Pimpinan beserta Anggota DPRD dengan dibahasnya dan ditetapkannya Raperda Kabupaten Sampang ini. Jangan sampai Cagar Budaya itu dirusak, jadi kita harus memberikan payung hukum agar semua orang tidak sembarangan. Misalkan ada satu Cagar Budaya yang memiliki nilai sejarah, dan itu harus dilindungi, jangan sampai nilai sejarahnya itu hilang. Dengan perda Cagar Budaya ini kita mencoba melindungi apa yang kita miliki. Bagaimana menentukan itu Cagar Budaya atau bukan, nantinya ada tim khusus yang menilainya,” jelas Kepala Bakesbangpol Jawa Timur tersebut.

Sementara itu, Rahmat Hidayat selaku anggota alat kelengkapan BAPEMPERDA sebagai pengusul 2 Raperda inisiatif menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada Bupati, Pimpinan Dan Segenap Anggota Dewan terhormat yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik,  bersama-sama Pemkab Sampang dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sampang.

Dayat, panggilan akrabnya tersebut, juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Bab IX Tentang Perda dan Perkada pada Pasal 236 – Pasal 254 mengatur mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan evaluasi Raperda. Hal tersebut secara teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Juga merupakan dasar dan landasan dalam membuat suatu kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BACA JUGA :  PROYEK HOTMIX PERUM PERMATA INDAH DIDUGA DIKERJAKAN PEJABAT DPRKP SAMPANG

“Adapun Maksud Dan Tujuan disusunnya Perda Tentang Pariwisata, diantaranya karena Potensi Kepariwisataan Kabupaten Sampang harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya, dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja seperti PAD, melainkan juga segi Agama, Budaya, Pendidikan, Lingkungan Hidup, serta Ketenteraman dan Ketertiban. Sementara untuk fungsi pembentukan Perda ini salah satubya merupakan program pembentukan Perda yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda,” tutupnya. (msa)

Telah dibaca : 17 kali.