BAWASLU PAMEKASAN MEMBIARKAN APK NEMPEL POHON SEBELUM MASA KAMPANYE

Pamekasan, Pojok Kiri – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pamekasan terkesan membiarkan Alat Peraga Kampanye (APK) bertebaran di pinggir jalan raya kabupaten Pamekasan.

Padahal dalam ketentuan pasal 492 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000.00 (Dua belas juta rupiah).

Disebutkan juga dalam pasal 1 angka 28 peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau benda gambar peserta pemilu, yang di pasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.

Aaaaaaaaaa Selain itu, juga disebutkan dalam ketentuan peraturan KPU bahwa pelaksanaan kampanye calon anggota DPRD, DPR, dan DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimulai tanggal 23 September 2018 sampai April 2019.

Ubaidillah, selaku Divisi Pengawasan dan Hubungan Lembaga Bawaslu Pamekasan berdalih menyatakan akan melakukan pemanggilan terhadap peserta pemilu yang memasang APK di luar jadwal.

“Kami akan melakukan pemanggilan terhadap peserta Pemilu yang melanggar aturan yang ada. Terkait dengan sanksinya kami akan mengadakan rapat internal Bawaslu,” ungkapnya, Selasa (04/08/2018).

Terkait permasalahan tersebarnya APK sebelum masa kampanye, pihaknya mengakui jika belum melakukan sosialisasi dengan Parpol. Dirinya berdalih bahwa pasca pelantikan, Bawaslu Pamekasan masih sibuk melakukan konsolidasi internal. Sehingga terkesan mengabaikan jika ada pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu.

“Hingga hari ini kami masih belum melakukakan sosialisasi dengan parpol karena masih sibuk di internal kami. Tetapi, rencananya dalam bulan ini kami akan melakukan sosialisasi dengan Parpol,” dalihnya.

Sementara warga setempat menuturkan jika pemasangan APK itu sudah lebih dari satu minggu terpasang di sepanjang jalan raya Kabupaten Pamekasan.

“APK yang bertebaran di pinggir jalan raya itu sudah lebih dari satu minggu,” ujar pria setempat yang tidak mau menyebutkan namanya pada Selasa (04/09/2019) sekitar pukul 11.30 wib.

Terpisah, Ibas selaku aktivis dari Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) turut angkat bicara soal APK yang bertebaran di sepanjang raya Pamekasan. Dirinya meminta agar Bawaslu Pamekasan segera menurunkan APK dimaksud. Sebab, menurutnya pemasangan APK itu sudah jelas melanggar peraturan yang ada. Dalam aturannya, untuk memasang APK itu dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai 13 April 2019.

“Kami meminta kepada Bawaslu Pamekasan agar segera menertibkan dan menurunkan APK liar yang terpampang di sepanjang jalan raya Pamekasan,” tegasnya.

Aktivis Kelahiran Sampang ini juga menegaskan jika dalam waktu dekat pihak Bawaslu Pamekasan tidak segera menurunkan APK liar dimaksud, maka pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa ke Bawaslu Pamekasan.

“Jika dalam waktu dekat ini pihak Bawaslu Pamekasan tidak segera mengambil langkah dengan menertibkan dan menurunkan APK liar itu, maka kami akan menggelar aksi unjuk rasa” pungkasnya. (syf/sak/msa)

BACA JUGA :  KPU SAMPANG GELAR BIMTEK KEPADA PPK GUNA MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PEMILU 2019
Telah dibaca : 15 kali.