KPU SAMPANG TAK BISA TUNJUKKAN RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN PILKADA PERTAMA

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sampang tengah mempertanyakan persiapan PSU dan penggunaan anggaran kepada Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Sampang, Kamis (13/09/2018).

Ketua KPU Sampang Enggan Minta Maaf Kepada Masyarakat

Sampang, Pojok Kiri – Rapat kerja (Raker) Komisi I DPRD Kabupaten Sampang dengan memanggil KPU dan Bawaslu Kabupaten Sampang membahas terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Sampang pasca amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 5 September lalu. Sebelumnya, pihak KPU Sampang pada Senin (10/09/2018) mangkir dari panggilan wakil rakyat tersebut.

Dalam raker di ruang rapat komisi DPRD Sampang, Kamis (13/09/2018) tersebut dihadiri langsung Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif dan Ketua Bawaslu Sampang Insiyatun. Raker tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sampang Aulia Rahman.

Di tengah raker tersebut, Ketua Komisi I sempat menanyakan kepada Ketua KPU apakah merasa salah atau tidak. Tetapi Ketua KPU menjawab dengan bias dan terlihat jika dirinya tidak mengakui kesalahannya sebagai penyelenggara Pemilu yang menyebabkan putusan MK untuk digelarnya PSU karena tidak validnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang pada 27 Juni lalu.

Aaaaaaaaaa Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sampang Aulia Rahman dalam sesi wawancara mengungkapkan kekecewaannya terhadap KPU Sampang karena saat memenuhi panggilan wakil rakyat tersebut tidak membawa data rincian anggaran Pilkada Kabupaten Sampang yang menghabiskan Rp35 miliar. Pihak KPU beralasan masih menunggu print out rekening koran Bank. Tetapi, menurutnya alasan KPU itu tidak masuk akal. Sebab, jika serius memenuhi panggilan DPRD tentunya mengantongi data yang diperlukan, khususnya anggaran dimaksud.

“Kami sangat kecewa dengan pernyataan Ketua KPU Sampang dalam rapat tadi. Karena terkesan menyalahkan apa yang telah menjadi amar putusan MK. Tadi sempat saya tanyakan apakah masih merasa benar atau salah, tetapi dia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, dan hanya memberikan pernyataan yang kesannya bahwa KPU selaku penyelenggara itu merasa benar dan tidak bersalah atas putusan MK itu,” ungkapnya, Kamis (13/09/2018).

BACA JUGA :  SEBELUM SERTIJAB, KAPOLSEK SOKOBANAH BERHASIL UNGKAP NARKOBA MALAYSIA-SOKOBANAH
Ketua KPU (4 kiri) dan Ketua Bawaslu Sampang (3 kiri) saat memberikan penjelasan kepada Komisi I DPRD Kabupaten Sampang.

Politisi Partai Demokrat tersebut sempat mempertanyakan kepada Ketua KPU terkait rincian penggunaan anggaran Pilkada Kabupaten Sampang pada 27 Juni lalu, dan rencana kerja anggaran (RKA) untuk PSU. Namun, pihak KPU tidak bisa menunjukkan apa yang diminta oleh wakil rakyat tersebut.

“Kami menjadi sangsi atas penggunaan anggaran Pilkada yang pertama itu, padahal pelaksanaannya sudah selesai, ini kan lucu cara kerja KPU Sampang seperti itu. Kalau untuk RKA pelaksanaan PSU kami masih bisa memaklumi jika tidak bisa menunjukkannya, mungkin masih dalam proses penyusunan. Insyaallah Senin tanggal 17 September besok kami akan panggil ulang untuk bisa menunjukkan penggunaan anggaran yang kami minta itu,” tegasnya.

Aulia menambahkan jika untuk Bawaslu Sampang sudah melaksanakan tugas dengan maksimal, meskipun kinerja dalam tubuh Bawaslu di tingkat bawah masih ada kelemahan. Menurutnya, kinerja Bawaslu Kabupaten Sampang sendiri masih lemah karena kurang melakukan koordinasi, konsultasi serta hearing ke tingkat bawah.

“Kami melihat lemahnya kinerja dan ketegasan Bawaslu Kabupaten Sampang ini karena di tingkat bawah SDM nya kurang profesional, dan itu sangat berpengaruh sekali. Itu terjadi lantaran rekrutmen di tingkat bawahnya mulai dari Panwascam prosesnya asal-asalan, dan itu diakui oleh pihak Bawaslu sendiri pada waktu rapat dengan kami,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif usai raker dimaksud menyempatkan permohonan maaf kepada Komisi I karena tidak bisa memenuhi panggilan yang dijadwalkan 10 September lalu, dengan alasan ada kegiatan rapat koordinasi dengan KPU RI terkait persiapan PSU yang tidak bisa ditinggal dan diwakilkan. Ia juga berdalih telah meminta kesekretariatan KPU Sampang untuk mengirimkan surat pemberitahuan tidak bisa memenuhi panggilan, tetapi terlambat. Saat ditanya terkait proses pencocokan dan penelitian (coklit), ia menyatakan tidak akan mencoklit secara keseluruhan, hanya data-data yang perlu diklarifikasi saja. Namun dirinya enggan meminta maaf secara moral kepada Masyarakat Sampang atas putusan MK yang mengharuskan digelarnya PSU dengan menguras anggaran Rp15 miliar.

BACA JUGA :  ADA PUNGLI PROGRAM LISTRIK GRATIS 2018 DI SAMPANG

“Dalam raker dengan Komisi I tadi, kami membahas terkait persiapan PSU, termasuk evaluasi pelaksanaan Pilkada yang sebelumnya. Selain itu, kami juga menyampaikan laporan serapan anggaran Pilkada sebelumnya, yang nantinya akan kami susulkan untuk tertulisnya kepada pihak Komisi I, serta RKA yang akan kami gunakan pada PSU. Saya kira dalam konteks meminta maaf atau tidak, KPU ini juga manusia yang mempunyai kekurangan dan keterbatasan, saya kira itu bisa dipahami,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Sampang Insiyatun saat diwawancarai awak media usai raker dimaksud meminta agar pernyataannya tidak dipelintir lagi, dengan harapan kondusifitas menjelang pelaksanaan PSU. Ia menjelaskan jika pihaknya telah melakukan pengukuhan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Dirinya berharap partisipasi seluruh elemen, karena tahapan PSU akan disampaikan oleh pihak KPU Sampang pada Minggu (16/09/2018).

“Untuk permasalahan DPT pada PSU ini, kami akan benar-benar mencermati ke bawah. Walaupun hirarki kami ke bawah di tingkat PPL hanya 1 orang, tetapi kami juga akan memaksimalkan staf kecamatan dan juga dari panwascam sendiri untuk turun ke bawah, untuk mengawasi bagaimana teknis yang akan dilaksanakan KPU. Karena validitas itu harus bisa dipertanggungjawabkan, dan logis itu harus bisa diterima secara logika. Itu juga kami harapkan pencermatan maupun pemutakhiran DPT secara konkret itu sebenarnya ada 3 elemen, yaitu akurat harus dicermati secara khusus, akuntabel bisa dipertanggungjawabkan, serta ada partisipasi aktif masyarakat untuk mencermati DPT untuk PSU,” pungkasnya. (msa)

Telah dibaca : 28 kali.