PENYAMPAIAN LHKPN 2018 DI SAMPANG, EKSEKUTIF BARU 30 PERSEN DAN LEGISLATIF NIHIL

Kegiatan asistensi pengisian dan pengiriman LHKPN secara elektronik di Pendopo Trunojoyo, Kabupaten Sampang, Rabu (03/10/2018) siang.

Sampang, Pojok Kiri – Seluruh pejabat eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang maupun legislatif DPRD Kabupaten Sampang dikumpulkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Pendopo Trunojoyo, Kabupaten Sampang, Rabu (03/10/2018) siang. Acara tersebut merupakan asistensi pengisian dan pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara elektronik bagi wajib lapor eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemkab Sampang.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dimana penyampaian LHKPN wajib disampaikan setiap satu tahun sekali dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret.

Namun sayangnya, tingkat kesadaran dan kepatuhan para pejabat eksekutif maupun legislatif lingkungan Pemkab Sampang masih sangat minim dalam menyampaikan daftar kekayaannya. Seperti yang disampaikan Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI Andhika Widiarto bahwa sampai saat ini pejabat eksekutif di Pemkab Sampang baru 30 persen melaporkan kekayaannya. Tetapi, bagi legislatif yang merupakan wakil rakyat di DPRD Kabupaten Sampang masih nihil atau belum ada yang menyampaikan daftar kekayaannya.

“Sampai saat ini penyampaian LHKPN di lingkungan Pemkab Sampang yang dilakukan para eksekutif baru 30 persen. Sementara bagi legislatif masih belum ada yang menyampaikannya sama sekali atau masih nihil. Padahal, sesuai Peraturan KPK nomor 07 tahun 2016 sudah jelas bahwa penyampaian LHKPN paling lambatnya tanggal 31 Maret setiap tahunnya,” ungkapnya, Rabu (03/10/2018)

Dalam acara tersebut, Andhika menjelaskan bahwa penyampaian LHKPN sejak tahun 2018 ini dilakukan secara elektronik dan online. Ia juga menerangkan jika saat ini penyampaiannya harus dilakukan dalam setiap tahunnya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan setiap 2 tahun sekali.

BACA JUGA :  PPK SAMPANG GELAR RAPAT EVALUASI TINDAK LANJUT SURAT BAWASLU

“Sejak tahun ini penyampaian LHKPN para eksekutif maupun legislatif wajib dilakukan setahun sekali, dan itu secara online melalui website resmi elhkpn.kpk.go.id yang sebelumnya harus registrasi terlebih dahulu. Kewajiban penyampaian LHKPN bagi para eksekutif maupun legislatif ini merupakan indikator pencegahan tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Ia menyampaikan jika dirinya sudah menekankan kepada para eksekutif maupun legislatif di lingkungan Pemkab Sampang agar segera menyampaikan laporan daftar kekayaannya. Ia juga menyampaikan jika ada wacana akan di publish nama-nama pejabat yang sudah maupun belum menyampaikan LHKPN.

“Menang ada beberapa kendala bagi para pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, khususnya bagi para legislatif. Salah satu faktornya karena mereka masih belum memahami tata cara pelaporan secara elektronik dan online. Sebab, sebelumnya terbiasa dengan sistem manual dalam penyampaiannya,” pungkasnya. (msa)

Telah dibaca : 17 kali.