PPS DESA TAMBERU DAYA ‘SEMBELIH’ ANGGARAN UNTUK KPPS DALAM PSU PILKADA SAMPANG

Screenshoot RAB PSU Pilkada Kabupaten Sampang tingkat PPK dan PPS.

Sampang, Pojok Kiri – Pesta Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala (Pilkada) Kabupaten Sampang ternyata banyak muncul permasalahan. Salah satunya tidak validnya pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan KPU Kabupaten Sampang sehingga memaksa harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 dengan menghabiskan anggaran hingga Rp12. 216. 300. 000 Seperti yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) PSU tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dengan anggaran yang sudah jelas tertuang dalam RAB itu, diduga masih ada praktek pemotongan dalam penyaluran anggaran untuk honorarium penyelenggara pemilihan. Informasi yang diterima Koran Pojok Kiri, praktek pemotongan itu terjadi di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dugaan pemotongan itu terjadi mulai dari honor panitia hingga biaya sewa tenda pembangunan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Aaaaaaaaaaa Seperti diungkapkan Sugianto selaku Ketua KPPS yang bertugas di TPS 02 Desa Tamberu Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang dalam PSU dimaksud, bahwa dirinya dan anggotanya menerima honor yang tidak sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam RAB PSU. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan jika anggaran untuk biaya pengadaan pendirian TPS hingga anggaran konsumsi juga dipotong oleh pihak PPS Desa Tamberu Daya.

Dalam RAB PSU tingkat PPK dan PPS dalam PSU Pilkada Kabupaten Sampang tertuang bahwa honor Ketua KPPS sebesar Rp550 ribu, anggota yang berjumlah 6 orang masing-masing seharusnya Rp500 ribu, dan untuk pengamanan TPS (Linmas) sebesar Rp400 ribu. Sementara untuk anggaran pembuatan TPS dalam RAB dimaksud sebesar Rp800 ribu, alat tulis kantor (ATK) Rp100 ribu, dan konsumsi Rp180 ribu untuk 9 orang yang bertugas di TPS. Namun kenyataannya yang diterima oleh pihak KPPS tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RAB PSU itu.

BACA JUGA :  LELANG PROYEK REHABILITASI RUANG VIP RUMDIN BUPATI SAMPANG TERINDIKASI ADA PERMAINAN TERSTRUKTUR

“Kami memang tidak mengetahui sebenarnya itu berapa. Sebab, dalam rapat pertemuan pihak PPS itu menyampaikan jika honor untuk Ketua KPPS sebesar Rp400 ribu, anggota Rp350 ribu, dan linmas Rp200 ribu. Sementara untuk pembuatan TPS, pihak PPS mengatakan jika anggaran Rp300 ribu, untuk ATK tidak ada, dan konsumsi hanya Rp100 ribu untuk semua petugas TPS,” ungkapnya saat dihubungi Pojok Kiri melalui jaringan seluler, Kamis (01/11/2018) sore.

Sugianto juga memaparkan jika dirinya menerima honor dan anggaran lainnya yang diberikan secara tunai oleh pihak PPS desa setempat bersamaan dengan saat pengambilan surat suara, yang selanjutnya honor itu dibagikan kepada seluruh anggota KPPS. Ia juga menegaskan jika dirinya menerima uang dari pihak PPS tanpa adanya tanda terima, dan juga tanpa dimintai tanda tangan sebagai bukti serah terima anggaran yang bersumber dari keuangan negara tersebut.

“Itu yang terjadi dalam PSU, dan yang lebih parah terjadi saat Pilkada putaran pertama 27 Juni lalu, kami tidak menerima sama sekali biaya untuk pembuatan TPS, tetapi kalau honornya sama yang kami terima. Itu tidak hanya terjadi pada kami yang bertugas di TPS 02 saja, tetapi itu juga sama dialami oleh KPPS yang ada di Desa Tamberu Daya, berjumlah 10 TPS. Dengan adanya pemotongan anggaran ini, kami berniat akan melaporkannya kepada pihak PPK Sokobanah, KPU Kabupaten Sampang, bahkan akan menempuh jalur hukum. Sebab, ini merupakan anggaran negara, dan ini sudah bentuk korupsi, serta penyalahgunaan wewenang dengan menyelewengkan anggaran itu,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua PPK Sokobanah Moh Syahid mengakui jika proses penyerahan honor KPPS dan untuk biaya pembuatan TPS diserahkan oleh PPS. Terkait adanya dugaan pemotongan anggaran itu, dirinya berdalih belum mengetahui adanya permasalahan tersebut.

BACA JUGA :  TRUK BOKS BERTULISKAN JAWA POS TABRAK PENGENDARA MOTOR HINGGA TEWAS

“Kalau memang permasalahannya seperti itu, lebih baik pihak KPPS itu langsung melaporkannya kepada kami, agar bisa diketahui permasalahannya dengan jelas. Nantinya, kami akan menindaklanjutinya agar tidak terjadi permasalahan di bawah. Kalau itu memang benar, saya akan panggil Ketua PPS nya dan meminta agar bisa menjelaskan jika memang ada kekurangan, agar transparansi ke tingkat dibawahnya. Intinya, kami selaku PPK masih menunggu laporan dari KPPS terlebih dahulu, baru bisa menindaklanjuti permasalahan itu. Kalau hanya dengar dari pihak lain, khawatir informasinya itu tidak benar,” pungkasnya. (msa)

Telah dibaca : 20 kali.