DARURAT TBC-HIV, SAMPANG BUTUH PAYUNG HUKUM PENANGANAN PENYAKIT MENULAR

Kegiatan FGD Policy Review at District Level di aula Desk Pemilu Sampang, Senin (19/11/2018).
Community TBC-HIV Care ‘Aisyiyah SSR Sampang Gelar FGD Membahas Pembentukan Perda khusus Penyakit TBC-HIV di Kabupaten Sampang.

Sampang, Pojok Kiri – Berbagai upaya penanggulangan mewabahnya penyakit tuberculosis (TBC) maupun human immunodeficiency virus (HIV) terus dilakukan oleh Community TBC-HIV Care ‘Aisyiyah SSR Sampang. Diantaranya dengan menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Policy Review at District Level di aula desk Pemilu jalan Wijaya Kusuma Bangsa, Sampang, Senin (19/11/2018).

Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan Legal Drafting Development of TBC-HIV Policy at District di tempat yang sama pada Rabu (21/11/2018) kemarin. Dalam kedua rangkaian kegiatan tersebut SSR Sampang mengundang pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) selaku leading sektor sebagai fasilitator pada kegiatan FGD, dengan harapan pihak Dinkes bisa mengapresiasi dan menindak lanjuti hasil dari FGD tersebut.

Dalam kegiatan itu, membahas terkait sangat perlunya dibentuk payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk penanganan penyakit menular yang sangat berbahaya seperti TBC-HIV. Sebab, penyakit yang dinilai sangat berbahaya tersebut hingga saat ini di Kabupaten Sampang belum memiliki regulasi dan payung hukum khusus untuk penanganan penyakit dimaksud.

Aaaaaaaaaa Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 15 peserta. Diantaranya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sampang, Pimpinan Daerah Aisyiyah Sampang, Mother Care, Jaka Jatim Korda Sampang, Lembaga Bantuan Hukum, Bupati Sampang yang diwakili Kabid Budaya Politik Bakesbangpol Sampang, Bappelitbangda Media Cetak Harian Pojok Kiri, PPNI, Patelki, RS Nindhita, IDI Cabang Sampang, Biro Hukum Kabupaten Sampang. Namun sayangnya, pihak RSUD Mohammad Zyn Sampang dan DPRD Sampang tidak hadir meski telah diundang sebelumnya.

Kegiatan Legal Drafting Development of TBC-HIV Policy at District di aula Desk Pemilu Sampang, Rabu (21/11/2018).
BACA JUGA :  PROYEK HOTMIX PERUM PERMATA INDAH DIDUGA DIKERJAKAN PEJABAT DPRKP SAMPANG

Isabela selaku Koordinator Komunitas Peduli TBC-HIV Aisyiyah SSR Sampang mengungkapkan bahwa kegiatan yang digelar itu membahas terkait sangat dibutuhkannya regulasi dan payung hukum untuk penanganan penyakit TBC-HIV. Sebab, penyakit dimaksud tidak bisa dianggap enteng karena bisa menyebabkan kematian. Selain itu, target Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2030 sudah eliminasi TBC, dan pada 2050 Indonesia bisa bebas dari TBC.

“Kegiatan FGD ini bertujuan untuk melakukan kajian kebijakan di tingkat Kabupaten untuk mengkaji kembali peraturan yang sudah ada. Kemudian memberikan rekomendasi perbaikan dalam penanggulangan penyakit TBC-HIV. Dalam kegiatan ini juga dibahas terkait Laporan Analisis Situasi TBC-HIV Kabupaten Sampang tahun 2017 berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Profil Kesehatan Daerah Kabupaten Sampang dan Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT). Selain itu, analisis ini juga melibatkan berbagai stakeholder dalam Round Table Discussion serta responden mantan pasien TBC,” ungkapnya, Rabu (21/11/2018).

Bela, panggilan akrabnya tersebut memaparkan. Pada in-depth interview menyimpulkan bahwa di Kabupaten Sampang, temuan kasus TB reguler mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Namun, temuannya masih jauh di bawah perkiraan kasus berdasaran insidensi. Sedangkan untuk penemuan TBRO dalam tiga tahun terakhir, trennya tidak menentu, dan capaian temuan TBRO dari perkiraan kasus juga masih rendah. Sementara pada tahun 2015 Kabupaten Sampang telah melakukan pencatatan pasien TBC-HIV pada SITT, dan melaksanakan program pemerintah dengan memeriksa TBC-HIV pada pasien HIV dan begitu pula sebaliknya.

“Jumlah sumber daya kesehatan yang menjalankan program P2TB di Kabupaten Sampang masih kurang. Sehingga mempengaruhi proses layanan kesehatan TBC-HIV di Kabupaten Sampang. Selain itu, Kabupaten Sampang belum memiliki kebijakan atau payung hukum terkait penanggulangan serta penanganan khusus penyakit TBC-HIV. Serta kebijakan terkait post anggaran khusus untuk program penanggulangan TBC-HIV masih belum dilakukan Pemkab Sampang sampai saat ini,” paparnya.

BACA JUGA :  ADA PUNGLI PROGRAM LISTRIK GRATIS 2018 DI SAMPANG

Lanjutnya. “Laporan Analisis Situasi Tuberkulosis Kabupaten Sampang ini merupakan hasil kerja sama dari TBC-HIV ‘Aisyiyah SSR Sampang sebagai Principal Recipient Global Fund ATM, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (KPMAK FK UGM), Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas situasi penyakit dan program penanggulangan TBC di Indonesia,” imbuhnya.

Sementara itu, Agung Ali Fahmi dari LPPM UTM selaku narasumber dalam kegiatan Legal Drafting Development of TBC-HIV Policy at District menjelaskan bahwa untuk penanggulangan wabah penyakit TBC-HIV memang sangat dibutuhkan untuk dibentuknya Perda khusus penanggulangan dan penanganan penyakit dimaksud. Perlu dibentuknya sebuah payung hukum, yakni Perda dalam program penanggulangan TBC-HIV itu sesuai dengan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016.

“Memang untuk memperkuat dalam program penanggulangan dan penanganan penyakit TBC-HIV ini sangat diperlukan payung hukum khusus. Memang sudah saatnya untuk segera dibentuk Perda Kabupaten Sampang khusus untuk penyakit TBC-HIV. Sebab, jika tidak ada regulasinya dan payung hukum dalam program penanggulangan dan penanganan penyakit ini, tentunya akan lemah dalam menjalankan program itu sendiri,” pungkasnya. (msa)

Telah dibaca : 18 kali.