KETUA PWI MINTA KEJARI SAMPANG USUT PROYEK RUANG VIP RUMDIN BUPATI

Lobi utama Ruang VIP Rumdin Bupati Sampang belum terpasang wallpaper. Foto diambil 3 Januari 2019.

Sampang, Pojok Kiri – Proyek Rehabilitasi Ruang VIP Rumdin Bupati Sampang yang terindikasi adanya unsur KKN sejak awal proses lelang penetapan pemenang penyedia jasa. Kini terlihat adanya unsur dugaan korupsi dalam proyek dimaksud. Indikasi itu terlihat dari pencairan 100 persen anggaran proyek tersebut, padahal progres pekerjaannya masih belum rampung, bahkan sampai melewati tahun anggaran 2018.

Aaaaaaaaaa Proyek dengan nilai pagu Rp550 juta bersumber dari APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 tersebut sangat terlihat adanya indikasi pemalsuan dokumen laporan progres hasil pekerjaan. Pasalnya, pekerjaannya belum selesai 100 persen, tetapi pihak satker proyek itu, yakni Bagian Umum Pemkab Sampang mencairkan dana 100 persen yang dibayarkan ke rekening penyedia jasa proyek itu, CV Sinar Harapan.

Adanya indikasi penyelewengan keuangan negara yang mengarah pada unsur tindak pidana korupsi (tipikor) dan pemalsuan dokumen laporan pencairan dalam proyek Rehabilitasi Ruang VIP Rumdin Bupati Sampang itu. Ketua PWI Sampang H Ach Bahri yang juga berprofesi sebagai pengacara itu angkat bicara terkait proyek dimaksud. Ia melihat adanya unsur KKN dalam proyek itu sejak awal lelang hingga dikerjakannya proyek tersebut.

“Proyek itu sejak awal proses lelang memang saya lihat sangat kental adanya kejanggalan. Apalagi saat proses pekerjaan proyek itu yang anggarannya dicairkan 100 persen, padahal pekerjaannya masih belum selesai hingga bulan Januari 2019, melewati tahun anggaran 2018. Disitu sudah jelas terlihat adanya unsur pemalsuan dokumen laporan progres hasil pekerjaan proyek yang dibuat untuk pencairan 100 persen anggaran proyek itu,” paparnya, Minggu (27/01/2019).

Untuk itu, Bahri meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik pihak Polres Sampang maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas kasus proyek itu yang diduga adanya unsur tipikor dan pemalsuan dokumen pencairan anggaran proyek dimaksud. Dalam kasus proyek itu, menurutnya yang harus bertanggung jawab adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga pihak penyedia jasa pekerjaan CV Sinar Harapan dan juga Konsultan Pengawasnya.

BACA JUGA :  SATGAS HANTU DITRESNARKOBA POLDA JATIM UNGKAP 50 KG NARKOBA JARINGAN SOKOBANAH

“APH itu jangan menunggu laporan, seharusnya langsung menjemput bola dengan menindaklanjuti pemberitaan yang sudah terbit beberapa kali di media cetak Pojok Kiri. Saya meminta kepada pihak APH agar melakukan penyelidikan terhadap proyek itu. Sebab, kasus ini berkaitan dengan keuangan negara, jadi APH sudah seharusnya langsung turun melakukan penyelidikan sekalipun mengetahui temuan itu hanya dari pemberitaan media. Saya berharap APH di Kabupaten Sampang tidak tutup mata dan masuk angin dengan adanya pekerjaan proyek yang ada unsur merugikan keuangan negara. Ataukah harus menunggu KPK yang turun tangan?,” tegas Jurnalis yang saat ini menjadi Pengacara itu.

Dalam pemberitaan Pojok Kiri sebelumnya, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sampang Edi Sutomo saat diminta tanggapannya terkait adanya dugaan praktek KKN dan pemalsuan dokumen pencairan anggaran dalam proyek itu menuturkan jika dirinya belum bisa memberikan tanggapan. Ia menyarankan agar melaporkannya secara resmi disertai dengan bukti-bukti yang lengkap kepada pihak Kejari Sampang agar bisa diproses.

“Lebih baik langsung ke kantor saja dengan membawa data-data yang valid. Nantinya akan kami telaah atas adanya dugaan tipikor pada proyek itu. Untuk sementara ini kami belum bisa memberikan tanggapan apa-apa, sebab kami masih belum mengetahui permasalahan sebenarnya itu seperti apa. Jadi lebih baik membuat laporan resmi lengkap dengan data valid,” tutupnya. (msa)

Telah dibaca : 41 kali.