DINILAI ADA PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK, CV PUTRA TUNGGAL SEGERA LAYANGKAN PENGADUAN KE KPPU RI

Nurhasan, Direktur CV Putra Tunggal (kanan) saat menyerahkan surat pengaduan sanggah banding lelang proyek Rehabilitasi Ruang VIP Rumdin Bupati ke Kantor Inspektorat Sampang, Kamis (22/11/2018).

Sampang, Pojok Kiri – Setelah melayangkan surat pengaduan sanggah banding lelang proyek Rehabilitasi Ruang VIP Rumdin Bupati Sampang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bupati Sampang, dan Bagian Barang dan Jasa (Barjas) pada Senin (19/11/2018). CV Putra Tunggal juga melayangkan surat yang sama ke Kantor Inspektorat Sampang selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Aaaaaaaaaaa Tak hanya melayangkan surat sanggah banding saja. Direktur CV Putra Tunggal Nurhasan juga mempersiapkan surat pengaduan yang akan segera dilayangkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia (RI). Sebab, dalam tender proyek yang berada di satuan kerja (satker) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sampang tersebut dinilai telah terjadi persekongkolan vertikal antara Pokja XI ULP Barjas dengan CV Sinar Harapan selaku pemenang.

Pada Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Seperti dituangkan dalam Buku Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1999 yang dikeluarkan KPPU RI dijelaskan bahwa Unsur Bersekongkol adalah Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapa pun dan dengan cara apa pun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.

Dalam buku tersebut juga dijelaskan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.

BACA JUGA :  KODIM 0828 SAMPANG MEMPERINGATI HUT TNI 73 DENGAN CARA SEDERHANA NAMUN HIKMAT

Untuk sanksi atas pelanggaran tersebut juga diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 5 tahun 1999, KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 22. Diantaranya berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (pasal 47 ayat (2) butir c), dan/atau penetapan pembayaran ganti rugi (pasal 47 ayat (2) butir f), dan/ atau pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1 miliar dan setinggi-tingginya Rp25 miliar (pasal 47 ayat (2) butir g).

Direktur CV Putra Tunggal Nurhasan mengungkapkan jika dirinya sudah menyiapkan surat pengaduan untuk dilayangkan kepada KPPU RI dalam waktu dekat. Sebab, dirinya menilai dalam proses tender proyek Rehabilitasi Ruang VIP Rumdin Bupati itu terindikasi ada praktek persekongkolan, dan sangat merugikan pihaknya selaku penawar terendah kedua dalam lelang proyek dimaksud.

“Dalam waktu dekat kami akan melayangkan surat pengaduan adanya indikasi praktek persekongkolan lelang proyek Rehabilitasi Ruang VIP Rumdin Bupati itu kepada KPPU RI. Untuk sementara ini kami masih menunggu jawaban surat sanggah banding yang sudah kami LAYANGKAN kepada Bupati Sampang, Kabag Umum selaku PPK proyek itu, APIP, dan juga Bagian Barjas. Selain itu, kami juga akan mengambil langkah hukum nantinya,” tegas salah satu pentolan aktivis di Kabupaten Sampang tersebut, Kamis (22/11/2018).

Sayangnya, saat Koran Pojok Kiri berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada Kabag Umum Heru Cahyono selaku PPK proyek tersebut melalui sambungan seluler tidak mendapatkan respons. Begitu juga dengan Inspektur Kabupaten Sampang Soeharjanto juga tidak menjawab panggilan telepon Koran ini. (msa)

Telah dibaca : 36 kali.