TAK ADA DASAR HUKUM YANG MELARANG JURNALIS MENJADI PPK

Prosesi pelantikan Penambahan PPK Pemilu 2019 di Aula KPU Sampang pada tanggal 02 Januari 2019 lalu.

Sampang, Pojok Kiri – Beberapa kalangan sempat mempermasalahkan adanya profesi jurnalis atau wartawan yang diangkat menjadi penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, salah satunya sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun, sejatinya tidak ada dasar hukum yang mengikat dan melarang profesi jurnalis menjadi penyelenggara pemilu.

Tidak adanya larangan itu sudah jelas termaktub dalam Pasal 36 ayat (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 36 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu, dalam UU nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tidak ada aturan yang spesifik melarang seorang jurnalis menjadi salah satu penyelenggara Pemilu, seperti halnya PPK yang sempat menjadi perdebatan.

Xxxxxxxxxx Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sampang H Ach Bahri menegaskan jika tidak aturan yang dengan tegas melarang seorang jurnalis menjadi penyelenggara Pemilu. Menurutnya, sah-sah saja jika seorang jurnalis menjadi PPK. Sebab, hingga saat ini tidak ada dasar hukum terkait larangan profesi jurnalis yang menjadi salah satu penyelenggara Pemilu itu.

Dari Kiri: H Sukoto (Ketua SPS Provinsi Jawa Timur), Syamsul Muarif (Ketua KPU Kabupaten Sampang), H Ach Bahri (Ketua PWI Sampang)

“Kalau dari aturan di ranah profesi jurnalis sendiri memang tidak ada larangan untuk menjadi PPK. Sebaliknya, saya sendiri sempat berkonsultasi dengan pihak KPU Sampang menanyakan apakah ada larangan jurnalis menjadi PPK. Ternyata jawabannya memang tidak ada aturan yang melarang itu. Jadi menurut hemat saya tidak ada yang perlu dipermasalahkan jika ada seorang wartawan atau jurnalis yang menjadi PPK. Karena memang tidak ada dasar hukum yang melarangnya,” tegas Bahri yang juga menjadi seorang Penasihat Hukum tersebut, Senin (04/03/2019).

BACA JUGA :  SATLANTAS SAMPANG BERI LAYANAN ANTAR JCH DARI PARKIRAN MENUJU BUS

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang Syamsul Muarif menjelaskan jika permasalahan itu dikembalikan kepada ketentuan dan syarat untuk menjadi PPK. Ia menegaskan bahwa dalam persyaratan itu tidak ada larangan wartawan maupun bekerja di instansi lainnya bahkan yang berprofesi PNS diperbolehkan menjadi PPK, asalkan mendapatkan ijin dari pimpinannya.

“Jadi, tidak ada pasal dalam PKPU nomor 36 tahun 2018 itu yang melarang PPK untuk bekerja di tempat lain, termasuk berprofesi sebagai wartawan sekalipun. Tetapi, terpenting yang bersangkutan itu bisa melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan tahapan dan aturan. Jika memang ada aturan lain pada profesi lainnya itu, termasuk pada profesi wartawan, itu bukan ranahnya KPU,” jelasnya dengan tegas.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Jawa Timur, H Sukoto mengungkapkan hal senada. Bahwa, dalam aturan terkait profesi jurnalis tidak ada ketentuan yang melarang seorang jurnalis atau wartawan untuk menjadi penyelenggara Pemilu,  termasuk PPK. Dirinya juga menegaskan, terkait larangan itu bisa saja diberlakukan oleh kebijakan masing-masing perusahaan pers tempat wartawan itu bekerja.

“Selama tidak ada aturan yang melarang boleh saja profesi jurnalis menjadi penyelenggara Pemilu seperti PPK. Karena sampai saat ini tidak ada aturan dalam profesi jurnalis yang melarang untuk menjadi PPK. Hanya saja, larangan itu bisa dilakukan oleh masing-masing perusahaan pers tempat wartawan itu bekerja. Termasuk di perusahaan media cetak saya sendiri, yakni PT Pojok Kiri Media dipersilahkan jika ada wartawan atau karyawan saya menjadi PPK, saya tidak melarangnya. Sekedar informasi, wartawan dan karyawan saya yang menjadi PPK itu lebih dari 2 orang di wilayah yang berbeda. Jadi itu tidak menjadi permasalahan,” pungkas Direktur PT Pojok Kiri Media tersebut dengan tegas. (msa)

BACA JUGA :  PALSUKAN SURAT TANAH, MANTAN KADES ALANG-ALANG DIBEKUK POLISI

Telah dibaca : 54 kali.