ADA PUNGLI PROGRAM LISTRIK GRATIS 2018 DI SAMPANG

Maisurah menunjukkan surat pernyataan dirinya telah dipungut biaya pada program listrik gratis Kabupaten Sampang tahun anggaran 2018.

Sampang, Pojok Kiri – Program listrik gratis pada tahun anggaran 2018 di Kabupaten Sampang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ternyata benar ada praktik pungutan liar (pungli). Itu terbukti setelah Koran ini bersama Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) turun ke lapangan menemui penerima manfaat program dimaksud. Sejumlah penerima bantuan itu mengakui jika diminta uang dengan rata-rata sebesar Rp300 ribu, dengan rincian Rp200 ribu untuk pemasangan Instalasi listriknya, dan Rp100 ribu untuk pemasangan KWh meternya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaka Jatim Tamsul mengungkapkan bahwa praktik pungli program listrik gratis tahun 2018 itu ternyata jelas nyata. Dirinya juga telah mengantongi sejumlah surat pernyataan dari penerima manfaat yang menyatakan bahwa telah diminta sejumlah uang, rata-rata berkisar Rp300 ribu.

“Ternyata maksud baik pemerintah itu untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program listrik gratis ini ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga niat baik dari pemerintah ini belum berjalan sebagaimana mestinya,” ungkapnya, Minggu (23/06/2019).

Xxxxxxxxxx Tamsul menyatakan dengan tegas meminta kepada aparat penegak hukum (APH) agar segera mengambil langkah-langkah nyata terkait praktik pungli dimaksud. Sebab, fakta dan bukti berupa dokumen surat pernyataan serta saksi-saksi sudah jelas ada, dan itu sudah sepatutnya dilakukan penyidikan, bukan penyelidikan lagi.

“Bukti dan para saksi sudah kami kantongi semuanya, dan ini sudah sepatutnya tahapan proses hukumnya sudah penyidikan, bukan lagi penyelidikan. Sebab, kalau hanya berkutat dalam proses penyelidikan saya khawatir akan menjadi bias dan hilang. Sekarang tinggal bagaimana pihak APH, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang mengambil langkah-langkah secepatnya untuk memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan program listrik gratis tahun anggaran 2018 itu. Kami harap APH memanggil semua pihak yang berkaitan dengan program itu, seperti DPMD selaku pengguna anggaran dan juga pihak PLN Rayon Sampang juga,” tegasnya.

BACA JUGA :  KORAMIL 0828/03 OMBEN MELAKSANAKAN GIAT RUTIN KEWILAYAHAN

Aktivis asal Kecamatan Sokobanah tersebut menyatakan jika PLN itu salah satu bagian dari konspirasi. Karena ternyata program dimaksud merupakan APBD murni tahun anggaran 2018, tetapi pemasangan KWh meter dikerjakan pada tahun 2019 sekitar bulan Februari dan Maret oleh pihak PLN Rayon Sampang. Artinya, pihak PLN itu tidak bekerja sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah dibuat Pemkab Sampang melalui DPMD, padahal itu kontrak kerjanya 10 hari.

“Sebenarnya program listrik gratis tahun anggaran 2018 itu bisa dikerjakan dan diselesaikan pada semester pertama tahun 2018. Tetapi karena adanya konspirasi antara pihak DPMD dengan PLN, kemudian anggaran untuk KWh meter itu dicairkan pada akhir tahun 2018, dan itu masih menyisakan masalah karena pengerjaannya dilakukan melewati tahun anggaran, yakni dikerjakan sekitar bulan Februari dan Maret tahun 2019,” ujarnya.

Salah satu penerima bantuan program listrik gratis tahun anggaran 2018 Hadi P Msriyeh, warga Dusun Mandala, Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang memaparkan jika saat pekerja dari pihak rekanan yang akan melakukan pemasangan Instalasi listrik di rumahnya, dirinya diminta uang sebesar Rp200 ribu oleh Kepala Dusun setempat.

“Saya sanggupi permintaan uang sebesar Rp200 ribu itu, tetapi saya tanyakan apakah nanti setelah datang KWh meter diminta uang lagi? Katanya tidak ada biaya lagi. Tetapi saat petugas yang akan memasang KWh meter datang meminta uang juga sebesar Rp100 ribu, kalau tidak bayar katanya tidak akan dipasang. Ya terpaksa saya penuhi permintaannya itu. Selain itu, saya juga diminta uang untuk penambahan kabel instalasi sebesar Rp60 ribu, jadi total uang yang saya keluarkan sebesar Rp360 ribu,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan Maisurah warga lain di Dusun dan Desa yang sama. Ia menyampaikan jika dirinya mengeluarkan biaya hingga Rp600 ribu untuk pemasangan program listrik gratis itu.

BACA JUGA :  KEPALA DISDIK SAMPANG MENGUNDURKAN DIRI SECARA MENDADAK, INI ALASANNYA

“Saya diminta uang sebesar Rp200 ribu saat pemasangan instalasi listriknya. Kemudian saat pemasangan KWh meternya juga diminta uang sebesar Rp100 ribu, serta biaya lain untuk makan dan rokok yang bekerja mulai pemasangan Instalasi dan KWh meter jumlahnya Rp300 ribu,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, H Syaiful selaku rekanan yang mengerjakan di wilayah Kecamatan Camplong membantah jika dirinya memerintahkan kepada pekerjanya di lapangan untuk memungut biaya. Dirinya berdalih jika terkait pemasangan KWh meter yang dipungut Rp100 ribu bukan kewenangannya.

“Kalau ada pungutan seperti itu saya tidak tahu. Sementara untuk pemasangan KWh meter itu bukan kewenangan saya, tetapi kalau pemasangan jaringan instalasinya memang tugas saya itu. Kemungkinan pemungutan itu untuk biaya penambahan titik instalasi atau kabel. Kalau pungutan totalnya sampai Rp300 ribu itu siapa yang menyuruh, karena selama pengerjaan itu saya tidak pernah meminta uang,” Dalihnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah berdalih jika telah terjadi praktik pungli pada program listrik gratis dimaksud. Dirinya juga mengaku tidak mengetahui terkait adanya praktik pungli itu. Menurutnya, program itu gratis dan tidak dikenakan biaya sepeser pun kepada penerima manfaat. Jika memang terjadi praktik pungli, menurutnya merupakan sebuah pelanggaran.

“Maaf, masalah itu saya tidak tahu, karena program itu memang benar-benar gratis. Jika memang benar, saya besok akan konfirmasi ke bawah, dan kalau ternyata benar kami akan memanggil oknum yang melakukan pungli itu agar segera dikembalikan uangnya. Kalau memang tidak mau mengembalikan ya biar menjadi urusan APH untuk menindaknya. Coba kroscek ke wilayah yang lain, karena program ini ada 6 Zona. Apakah di zona yang lainnya juga dilakukan pungli,” pungkas mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sampang tersebut. (msa)

BACA JUGA :  HUMAS PEMKAB SAMPANG MENGELABUI WARTAWAN, PERS GATHERING BUPATI SAMPANG DITUNGGANGI PWRI

Telah dibaca : 56 kali.