DIDUGA TAK SESUAI PP 1/2018, JAKA JATIM PERTANYAKAN DANA BANPOL KEPADA BAKESBANGPOL SAMPANG

Jaka Jatim Korda Sampang saat melakukan audiensi dengan pihak Bakesbangpol Sampang, Selasa (16/07/2019).

Sampang, Pojok Kiri – Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang selaku pembina partai politik (parpol) yang ada di Kabupaten setempat menjadi sorotan Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koordinator Daerah (Korda) Sampang. Sebab, Dana Bantuan Politik (Banpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang surat pertanggungjawabannya (SPJ) ditengarai tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan parpol itu sendiri.

Di Kabupaten Sampang sendiri ada 11 parpol yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Sampang yang menerima dana banpol menyesuaikan dengan perolehan suara masing-masing parpol itu sendiri pada Pemilu 2014 lalu. Sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2018 Tentang Dana Banpol ditetapkan Rp1. 500, Tetapi di Kabupaten Sampang sendiri Rp1. 976 Per suara sah.

Untuk mempertanyakan terkait dana banpol dimaksud, Jaka Jatim Korda Sampang melakukan audiensi dengan pihak Bakesbangpol Sampang pada Selasa (16/07/2019) pagi. Namun sayangnya yang menemui hanya Kabid Hubungan Antar Lembaga Abd Rahem didampingi stafnya Abd Azis. Parahnya, usai audiensi Abd Rahem enggan diwawancarai sejumlah awak media dan mengarahkan kepada stafnya.

Jaka Jatim Korda Sampang hanya ditemui Kabid Hubungan Antar Lembaga dan stafnya. Plt Ka Bakesbangpol dan Sekretarisnya tidak ada di Kantor.

Usai Audiensi, Ketua Jaka Jatim Korda Sampang Moh Sidik mengungkapkan jika pihaknya mempertanyakan dana banpol dimaksud. Sebab, sebagian besar tidak ada kegiatan yang dilakukan parpol di Sampang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Banpol. Seharusnya dana banpol itu digunakan untuk kegiatan yang menyangkut dengan kegiatan internal partai, diantaranya seperti kaderisasi, pendidikan politik kepada kadernya dan masyarakat. Tetapi selama ini hampir tidak ada kegiatan itu.

“Kami melihat adanya konflik internal Partai Hanura itu menjadi salah satu contoh bahwa rata-rata di Sampang parpol tidak melaksanakan kegiatan kepartaian yang menggunakan dana banpol itu sendiri. Kami juga mempertanyakan status Bakesbangpol sebagai pembina parpol, karena terkesan ada pembiaran dan tidak adanya upaya pembinaan terhadap parpol. Tentunya ada pos anggaran untuk pembinaan parpol setiap tahunnya itu,” ungkapnya, Selasa (16/08/2019).

BACA JUGA :  BAWASLU PAMEKASAN MEMBIARKAN APK NEMPEL POHON SEBELUM MASA KAMPANYE

Pihaknya berharap jika memang ada parpol yang nakal dengan tidak sesuai aturan dalam penggunaan dana banpol harus ada punishment yang jelas dari Pemerintah setempat melalui Bakesbangpol selaku pembina. Ia juga akan mempertanyakan SPJ penggunaan dana banpol kepada pihak BPPKAD Sampang.

“Kami menduga dana banpol itu hanya bermanfaat bagi segelintir pengurus elite parpol itu sendiri. Itu bisa dilihat bahwa anggaran dana banpol masuk ke rekening parpol dan pengelolaannya dilakukan oleh parpol itu sendiri. Disinilah peran Bakesbangpol selaku pembina dan Inspektorat selaku pengawas melakukan tupoksinya masing-masing untuk memastikan penggunaan dana banpol itu sudah sesuai dengan aturan dan SPJ yang dibuat masing-masing parpol. Jadi permasalahan dana banpol juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan apakah sesuai aturan atau tidak penggunaannya,” tegasnya.

Di tempat yang sama, staf Bidang Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Sampang Abd Azis kepada awak media menjelaskan jika pihaknya memang sebagai pembina dan Ketua tim fasilitasi penyaluran dana banpol dimaksud. Ia juga menyatakan jika pihaknya telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

“Dalam audiensi tadi kami sudah menjelaskan bahwa dana banpol itu mekanismenya melalui pengajuan yang dilakukan parpol. Kemudian dilakukan verifikasi oleh tim, dan diproses oleh pihak BPPKAD untuk diajukan pencairan dana banpol itu ke rekening masing-masing parpol. Berdasarkan pemilu tahun 2014 itu ada 11 parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Sampang. Sementara untuk pembinaan, kami hanya bisa memberikan sosialisasi kepada parpol agar merealisasikan program seperti apa yang telah diajukan kepada kami. Total anggaran Dana Banpol untuk 11 parpol itu setiap tahunnya ada Rp1,3 miliar. Untuk SPJ masing-masing parpol melaporkannya langsung kepada BPK, karena sesuai peraturan laporan SPJ itu diperiksa oleh BPK,” pungkasnya. (msa)

BACA JUGA :  BUPATI SAMPANG JADI IRUP UPACARA PERINGATAN HARI SANTRI TAHUN 2018

Telah dibaca : 66 kali.