DPRD SUMENEP DESAK TERTIBKAN TAMBAK UDANG ILEGAL

Anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Hosri Yunanto.

Sumenep, Pojok Kiri – Anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Hosri Yunanto mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan keberadaan tambak udang yang diduga tidak mengantongi izin alias ilegal. Sebab, disinyalir meresahkan warga.

Apalagi, keberadaanya menimbulkan limbah sehingga membuat masyarakat tidak nyaman. Otomatis, sebagian warga menginginkan agar pemerintah bijak dan tegas dalam mengawal, mengawasi serta menertibkan tambak udang yang melanggar prosedur itu.

“Salah satunya, terjadi pada Tambak udang di Desa Pakandangan Barat. Di mana tambak udang dilokasi diduga tidak mengantongi izin,” ungkap Hosri Yunanto dikutip dari Laman Resmi DPRD Sumenep.

Selain itu, ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) II ini, tambak tersebut diduga melakukan reklamasi pantai. Sehingga, membuat sejumlah warga protes.

“Berdasarkan amatan kami di lapangan, maka diperlukan adanya penertiban terhadap tambak udang yang ada di desa Pakandangan tersebut. Sebab, sudah dikeluhkan oleh warga dan sudah menjadi keresahan,” desaknya.

Kendati demikian, Pihaknya tidak menginginkan keberadaan bisnis yang dinilai menjanjikan itu malah membuat warga merugi. Untuk, pemkab hendaknya diminta turun tangan melakukan pengawasan dan menertibkan keberadaan tambak udang tersebut.

Seharusnya, sambung dia, tidak mudah untuk melakukan penutupan atas keberadaan tambak udang itu. Sebab, instani perizinan menyatakan jika keberadaannya tidak mengantongi izin. Pihak Satpol PP sudah bisa masuk.

Sedangkan kabarnya memang satpol PP sudah turun ke lapangan, namun hanya memberikan peringatan saja.

“Seharusnya, itu sudah bisa dilakukan penutupan karena sudah diduga tidak prosedural yakni tidak mengantongi izin,” ucapnya dengan nada serius.

Selebihnya, Politisi dari PKS ini, berharap agar ada ketegasan petugas untuk bisa turun tangan soal tambak udang ini. Termasuk, pemangku jabatan untuk menekan penertiban tersebut.

BACA JUGA :  KASUS PT SMP MENYISAKAN BANYAK PERSOALAN, HUTANG PT GSM BELUM LUNAS

“Jadi, kami minta agar tidak main mata dalam masalah tambak udang yang sudah meresah kan warga ini dan kami menunggu gerakan dari pemkab untuk bisa menertibkan tambak udang yang secara nyata tidak patuh terhadap aturan, yakni tidak mengurus izin operasionalnya,” tegasnya.

Sementara itu, Fajar Santoso Kabid Trantibum dan Linmas Satpol PP menjelaskan, pihaknya sudah turun ke lapangan melihat langsung kondisi tambak udang tersebut. Pihaknya sudah melayangkan teguran kepada pengelola tambak udang tersebut.

“Pasti ditertibkan. Namun, kami masih melakukan teguran terlebih dahulu. Jadi, tidak serta merta melakukan penertiban, masih ada mekanismesnya,” tutupnya. (adi/msa)

Telah dibaca : 33 kali.