KASUS AR DAN MEW, PEMBERI FEE PROYEK TAK TERSENTUH HUKUM

Kasi Pidsus Kejari Sampang Edi Sutomo (kiri), dan Praktisi Hukum Arman Sahputra (kanan).

Sampang, Pojok Kiri – Pemberi fee proyek dalam kasus penangkapan terhadap Kasi Sarpras SD Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang AR bersama seorang stafnya MEW hingga saat ini masih belum tersentuh hukum. Kepala sekolah SDN Banyuanyar 2 selaku pemberi proyek masih terbebas dari jeratan hukum yang kasusnya hingga saat ini masih proses penyidikan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang.

Dalam kasus fee proyek ruang kelas baru (RKB) SDN Banyuanyar 2 yang bersumber dari APBN tersebut, AR dan MEW dijerat pasal 12 huruf (e) Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun sayangnya, dalam kasus dimaksud pemberi fee masih terlepas dari jeratan pasal 5 UU yang sama, ayat 1 huruf (a) berbunyi, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Sementara pada huruf (b) berbunyi, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Menurut praktisi hukum, Arman Sahputra seharusnya pemberi fee itu juga masuk dalam bagian dari tindak pidana korupsi itu. Sebab, jika tidak ada pemberi tentunya tidak akan ada penerima. Dirinya mempertanyakan kenapa penangkapan itu tidak dilakukan secara tangkap tangan, kalau memang pihak Kejari mengetahui adanya transaksi itu.

“Sekalipun kedua tersangka melakukan pemaksaan dalam penarikan fee, tetapi pemberi itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dalam kasus tipikor itu. Sebab, dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2001 dan juga pada pasal 55 KUHP sudah jelas bahwa yang memberi itu juga dikenakan hukuman. Tetapi kenyataannya pemberi hanya ditetapkan sebagai saksi. Tetapi kita lihat saja arah kasus itu nantinya kemana,” ungkap pengacara ternama di Kabupaten Sampang tersebut, Senin (29/07/2019).

BACA JUGA :  TAK KUNJUNG TETAPKAN TERSANGKA, MAHASISWA DESAK POLRES USUT KORUPSI GEDUNG DINKES SUMENEP

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sampang Edi Sutomo kepada Pojok Kiri menyatakan jika kasus itu bukanlah operasi tangkap tangan (OTT), melainkan penangkapan. Ia juga berdalih jika penerima tidak terlibat dengan alasan dipaksa untuk memberikan fee oleh tersangka.

“Kepala Sekolah itu dipaksa untuk memberikan fee itu, dan kami sudah mengantongi datanya itu. Kami saat ini masih melakukan penyidikan dan pengembangan. Sementara untuk pemberi sudah kami lakukan pemanggilan dengan status saksi. Dalam kasus ini perlu dilakukan pengembangan dan akan kami tindaklanjuti lagi. Nanti akan kami kabari lagi perkembangannya seperti apa,” tutupnya. (msa)

Telah dibaca : 70 kali.