BAMBANG PRAYOGI: PROYEK APBN HARUS BERMANFAAT UNTUK MASYARAKAT

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Bambang Prayogi.

Sumenep, Pojok Kiri – Anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Bambang Prayogi berharap proyek pembangunan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) yang digelontorkan ke Kabupaten Paling timur Pulau Madura harus bermanfaat.

Sebab, Menurutnya keberadaan proyek miliaran itu tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, bahkan terkesan mubazir. Padahal, bangunan proyek tersebut sudah lama dibangun di Sumenep.

“Misalnya, bangunan yang dibangun melalui APBN itu meliputi kluster (gudang rumput laut) di Desa/Kecamatan Batuan, Silo Beras di Kecamatan Ganding, Silo Jagung di Kecamatan Bluto,” kata Bambang, dikutip dari Web DPRD Sumenep, Selasa (13/08/2019).

Lanjut Politisi PDIP itu, Tiga proyek tersebut dibangun pada 2009 lalu, namun tak bermanfaat. Bahkan, keberadaan bangunan sudah memprihatinkan dan banyak yang sudah mulai rapuh. Buktinya, Silo Beras di Kecamatan Ganding saat ini kondisi gedung mulai rusak akibat tidak terawat.

Pihaknyak sangat menyesalkan banyaknya bangunan lewat APBN beberapa tahun silam yang tidak berfungsi. Padahal, melihat potensi bangunan bisa dimanfaatkan, mengingat potensi dari jagung, beras dan rumput laut di Sumenep sangat menggiurkan.

“Jadi, seharusnya bangunan itu berdampak positif. Namun, faktanya tidak dimanfaatkan, sehingga terkesan anggaran yang digunakan hanya sia-sia, tak memberikan azas manfaat,” ungkapnya.

Selain itu, bambang beranggapan bahwa ada yang salah baik dalam prosesnya dan perencanaan pembangunan itu tidak maksimal. Sebab, kalau perencanaanya bagus, maka bangunan itu sudah bisa dimanfaatkan.”Anggaran yang digunakan tidak sedikit itu,” tambahnya.

Padahal, pemanfaatan gedung tersebut sangat dibutuhkan, mengingat potensi rumput laut dan jagung di Sumenep sangat besar dibandingkan daerah lain. Sehingga, bisa menjadi tempat penampungan maupun pengolahan.

“Kalau ada kemauan sebenarnya gampang, apabila pemkab tak mau mengelola maka tinggal mencari pihak ketiga atau investor untuk memanfaatkannya. Dengan begitu, gedung terselamatkan, dan pemkab juga tidak dirugikan,” pungkasnya. (adi/msa)

BACA JUGA :  KABUPATEN SAMPANG KINI TERLEPAS DARI PREDIKAT DAERAH TERTINGGAL

Telah dibaca : 57 kali.