ADA MAFIA DI BRI SAMPANG, BUKU TABUNGAN DAN ATM PKH DITAHAN

Ratusan massa dari 9 Lembaga Aliansi Peduli KPS melakukan aksi damai di depan kantor BRI Cabang Sampang, Rabu (21/08/2019).

Sampang, Pojok Kiri – Program Keluarga Harapan (PKH) ternyata tak sesuai harapan. Itulah kalimat yang pas dengan salah satu program pengentasan kemiskinan di Indonesia ini yang sudah merdeka 74 tahun. Di Kabupaten Sampang sendiri ada 2.727 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang kartu ATM dan buku tabungannya ditahan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kejadian tersebut berlangsung sejak tahun 2017 hingga saat ini, dan tak tanggung-tanggung nominal keseluruhan bantuan yang mengendap dan tidak disalurkan oleh Bank plat merah itu mencapai Rp7 Miliar.

Patut diduga jika di dalam BRI Cabang Sampang terdapat mafia PKH yang sengaja menahan buku tabungan dan kartu ATM untuk penyaluran dana keluarga pra sejahtera. Sehingga dana PKH tidak bisa dicairkan atau diambil oleh KPM lantaran ditahan oleh pihak BRI Cabang Sampang beserta kantor unit dibawahnya, dengan berbagai alasan.

Menyikapi hal tersebut, 9 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Peduli Keluarga Pra Sejahtera (KPS) melakukan aksi damai dengan mendatangi Kantor BRI Cabang Sampang. Ratusan massa bersama beberapa KPM menyuarakan keluhannya terhadap kinerja BRI Cabang Sampang yang dinilai tidak profesional dalam menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut.

Ketua MDW Tamsul (pegang mic) didampingi Ketua Jatim Corruption Watch (JCW) Sampang H Tohir saat melakukan orasi depan kantor BRI Cabang Sampang, Rabu (21/08/2019).

Ketua Madura Development Watch (MDW) Tamsul mengungkapkan bahwa beberapa hal yang menjadi hambatan tidak bisa dicairkannya dana PKH oleh KPM diantaranya karena penerima meninggal dunia, merantau ke luar negeri, persyaratan administrasi seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP belum lengkap, juga karena faktor perceraian KPM.

“Sebenarnya pendamping PKH itu sudah melakukan upaya untuk menangani permasalahan yang terjadi. Diantaranya melaporkan kendala penyaluran kepada pihak Dinas Sosial (Dinsos) Sampang selaku leading sector program dimaksud. Namun upaya pendamping PKH untuk membantu mencairkan dana milik KPM ternyata tidak membuahkan hasil lantaran persyaratan adminsitrasi yang dijadikan alasan. Meskipun sudah membawa surat pengantar maupun keterangan dari Kepala Desa setempat hingga Dinsos Sampang masih belum diakui oleh pihak BRI. SOP yang diterapkan setiap unit BRI yang ada di Kabupaten Sampang ini ternyata tidak sama,” ungkapnya, Rabu (21/08/2019).

BACA JUGA :  DINSOS SALURKAN 38 EKOR HEWAN KURBAN

Tamsul menegaskan, dalam hal ini tentunya masyarakat selaku KPM PKH sangat dirugikan dengan perlakuan BRI Sampang yang mempersulit pencairan dana PKH yang memang sudah menjadi hak dari KPM. Ia meminta agar pihak BRI Sampang mulai dari Cabang hinga Unit dibawahnya agar tidak mempersulit lagi dalam proses pencairan, dan segera menyalurkan dana PKH itu kepada KPM.

“BRI Sampang selaku penyalur dana PKH di Sampang ternyata tidak konsisten dengan aturannya sendiri. Sebab, beberapa bulan yang lalu pihak BRI Sampang mencetak buku tabungan dan kartu ATM milik beberapa KPM di salah satu Kecamatan dan langsung menyalurkannya tanpa sepengetahuan dari pendamping PKH, dengan alasan karena adanya gesekan di masyarakat. Di kecamatan itu bisa langsung disalurkan, lalu kenapa yang sudah lama tidak tersalurkan sejak tahun 2017. Kami melihat ada mafia di tubuh BRI Sampang, dan kami meminta kepada Pimpinan Cabang (Pimcab) agar memecatnya dengan tidak hormat jika nantinya oknum itu terbukti menjadi mafia PKH,” tegasnya.

Lanjutnya. “Alhamdulillah tadi sudah ada solusi dari Pimcab BRI Sampang yang berjanji akan mempertemukan semua pihak dengan mengurai semua permasalahan yang menjadi penyebab terhambatnya proses penyaluran dana bantuan sosial PKH itu kepada KPM. Kami sangat mengapresiasi pernyataan dari Pimcab tadi, tetapi saya tekankan bahwa tidak cukup dengan itu. Kami akan terus pantau sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan pihak BRI untuk mengurai permasalahan ini. Apabila nantinya ternyata tidak ada kejelasan dari pihak BRI, kami akan melakukan aksi dan gerakan yang lebih besar lagi, bahkan sampai ke Kemensos juga nantinya. Karena ini menyangkut kepentingan hak masyarakat miskin,” tandasnya.

Sementara itu, Pimcab BRI Sampang Imam Syafi Toha di hadapan ratusan massa dan beberapa KPM mengakui jika dana bantuan sosial PKH itu masih utuh tidak berkurang sepeser pun. Ia berjanji bahwa dalam waktu dekat akan segera menyalurkan dana PKH yang mengendap itu kepada KPM maupun ahli warisnya.

BACA JUGA :  TMMD KE 105 KOREM 084 BHASKARA JAYA DIPUSATKAN DI SAMPANG

“Secepatnya kami akan segera menyalurkan dana PKH itu. Dalam rentang tanggal 20 sampai 26 Agustus ini kami menyelesaikan penyaluran terhadap 1. 130 KPM. Sementara untuk yang 2. 278 KPM kami meminta kepada rekan-rekan lembaga peduli KPS ini bersama kami dan Dinsos agar saling membantu mencarikan solusinya seperti apa,” katanya.

Imam juga menyampaikan jika dirinya akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada petugas lapangan BRI di cabang maupun unit yang menangani bantuan sosial agar memperlakukan sama dalam menerapkan kebijakan menyalurkan dana bantuan itu.

“Jadi untuk 1. 130 Ditambah 2. 778 KPM akan segera disalurkan. Kami juga meminta bantuan kepada lembaga peduli masyarakat miskin ini agar melaporkan jika menemukan petugas kami di cabang maupun di unit yang mempersulit dalam menyalurkan dana PKH kepada KPM itu. Saya tegaskan, jika memang orangnya tidak bisa mengambil sendiri atau sudah meninggal dunia boleh diambil dengan diwakilkan, asalkan persyaratannya lengkap dan bisa menunjukkan surat kuasa yang sah,” janjinya.

Di tempat yang sama, Koordinator Kemensos Regional Wilayah Jawa Anang Megacahyo W berdalih bahwa tidak tersalurkannya dana PKH itu kepada KPM karena adanya temuan dari BPK. Pada tahun 2018 ada audit ditemukan sejumlah rekening yang memang belum tersalurkan. Dari temuan BPK tersebut dipisah, mana yang eligible atau memenuhi syarat ada perintah agar disalurkan, dan ada yang harus dikembalikan ke kas negara.

“Kami sudah kroscek ke Kecamatan Omben ternyata kami temukan ada sejumlah KPM yang memang memenuhi syarat, tetapi proses penyalurannya mungkin tertunda. Setelah kami telusuri, tertundanya penyaluran itu disebabkan karena belum diterbitkannya buku tabungan dan juga Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kehadiran kami disini untuk memastikan itu agar Bank penyalur melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu juga kontrol ke lapangan untuk memastikan penyaluran dana PKH itu sudah dilakukan oleh pihak Bank,” tutupnya. (msa)

BACA JUGA :  FPTI SAMPANG AKAN SEGERA TERBENTUK, DISPORABUDPAR DAN KONI RESPONS POSITIF

Telah dibaca : 43 kali.