MANDUL TANGANI TIPIKOR DD SOKOBANAH DAYA, IMS LURUK KEJARI SAMPANG

Kasi Pidsus Kejari Sampang Edi Sutomo (pegang mic) memberikan penjelasan kepada IMS terkait penanganan kasus tipikor DD Sokobanah Daya TA 2018 di depan kantor Kejari Sampang, Senin (16/09/2019).

Sampang, Pojok Kiri – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) Dana Desa (DD) Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang yang dilaporkan oleh JCW pada 15 Maret 2019 lalu kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang ternyata hingga kini masih belum ada kejelasan perkembangan kasusnya. Bahkan penetapan tersangkanya pun hingga kini masih buram.

Kasus tipikor itu terjadi pada pekerjaan saluran irigasi di Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Dengan anggaran senilai Rp589.246.000 yang berasal dari program DD Sokobanah Daya tahun anggaran (TA) 2018 lalu. Pekerjaan dimaksud dilaporkan kepada Kejari Sampang lantaran kondisinya rusak parah diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB).

Selain itu, laporan kepada Kejari Sampang juga ada indikasi terjadinya korupsi karena realisasi pekerjaan saluran irigasi dimaksud tidak berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat yang tertuang dalam musyawarah desa. Tetapi hanya inisiatif Kepala Desa (Kades) Sokobanah Daya, Jatem. Juga adanya dugaan keterlibatan Camat Sokobanah serta Kasi PMD Kecamatan Sokobanah terkait adanya setoran fee DD.

IMS gelar unras mempertanyakan penanganan kasus DD Sokobanah Daya TA 2018 yang dilaporkan 15 Maret 2019 lalu di depan kantor Kejari Sampang, Senin (16/09/2019).

Moh Sidik selaku koordinator lapangan (korlap) aksi unjuk rasa (unras) yang mengatasnamakan Ikatan Masyarakat Sokobanah (IMS) mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan aksi untuk meminta kejelasan terkait kasus dugaan tipikor DD Sokobanah Daya TA 2018 yang sudah dilaporkan 15 Maret lalu.

“Kami meminta kepada pihak Kejari Sampang agar lebih profesional lagi dalam bekerja menangani kasus ini. Sebab, sudah 6 bulan berlalu sejak dilaporkan hingga kini masih belum ada kejelasan sejauh mana penanganannya. Bahkan dalam kasus tersebut belum ada penetapan tersangkanya,” ungkap didik, panggilan akrabnya tersebut, Senin (16/09/2019).

Pria asal Kecamatan Sokobanah tersebut juga memaparkan jika kasus penyelidikan sudah dinaikkan tahapannya dari Kasi Intel kepada Kasi Pidsus Kejari Sampang. Bahkan pihak Kejari sendiri sudah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti berkas perkara korupsi DD Sokobanah Daya itu.

BACA JUGA :  PROPAM POLDA JATIM TAHAN 3 ANGGOTA POLRES SAMPANG POSITIF NARKOBA

“Mudah-mudahan Kasi Pidsus tidak hanya janji kosong saja, dan bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya akan segera menindaklanjuti kasus korupsi ini. Sehingga masyarakat Sokobanah yang menuntut keadilan kesini ini bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan terkait kepastian hukum dan penetapan tersangka yang terlibat dalam korupsi DD Sokobanah Daya TA 2018 itu,” papar Ketua Jaka Jatim Korda Sampang tersebut.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sampang Edi Sutomo berdalih bahwa kasus dimaksud sudah ditindaklanjuti. Bahkan, dirinya mengarahkan untuk bisa klarifikasi kepada pelapor sejauh mana tindak lanjutnya. Menurutnya, hanya pelapor yang boleh mengetahui sejauh mana proses hukum kasus tipikor DD Sokobanah Daya tersebut.

“Kami sudah tindaklanjuti kasus itu. Tetapi selama tahap penyelidikan tidak boleh diekspose oleh media. Karena tidak boleh menginformasikan siapa saja yang dipanggil dan apa saja materi penyelidikannya,” dalihnya.

Edi menambahkan. Dalam tim penyelidikan pihaknya melibatkan 7 orang jaksa untuk menangani kasus dugaan tipikor DD Sokobanah Daya TA 2018 tersebut. Dirinya meminta agar mempercayakan penanganan kasus dimaksud kepada pihaknya.

“Biarkan kami bekerja, dan mudah-mudahan bisa terbukti semua apa yang dilaporkan oleh pelapor. Kami tetap berbicara secara yuridis. Silahkan awasi kami dan mohon dukungannya. Kasus ini akan kami tangani dengan kemampuan kami semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan dapat tercapai. Jika memang ada yang memiliki bukti tambahan untuk menguatkan laporan kasus ini agar segera diserahkan kepada kami. Kalau sesuai SOP informasi perkembangan kasus ini selama 14 hari kerja, dan kalau tidak cukup kami perpanjang lagi dengan batasan 2 kali perpanjangannya. Sementara untuk penetapan tersangkanya sementara menunggu hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada nantinya,” tutupnya. (msa)

Telah dibaca : 24 kali.