KOMISI I MENCIUM ADANYA PERMAINAN TES TULIS DAN WAWANCARA PILKADES SAMPANG 2019

R Aulia Rahman (Kanan) Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Sampang saat rapat di ruang Paripurna kecil beberapa waktu yang lalu.

Sampang, Pojok Kiri – Polemik yang terjadi dalam proses seleksi terhadap bakal calon kepala desa (bacakades) yang melebihi kuota calon kepala desa (cakades) sebanyak 5 orang ditengarai sarat dengan kepentingan dan adanya indikasi sebuah pesanan dari tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh di wilayahnya.

Penetapan Cakades yang melebihi kuota 5 orang dengan proses seleksi tambahan berupa tes tulis dan wawancara tersebut menjadi perhatian serius bagi DPRD Kabupaten Sampang melalui Komisi I yang membidangi Pemerintahan dan Hukum.

Namun sayangnya, pada Kamis (17/10/2019) lalu pihak Tim Independen Pilkades serentak Kabupaten Sampang tahun 2019 dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tidak memenuhi panggilan Komisi I DPRD Sampang. Begitu juga dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang hanya dihadiri Kabid Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Suhanto, sementara Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah tidak menampakkan batang hidungnya karena sedang tugas keluar kota.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Sampang R Aulia Rahman mengungkapkan jika pihaknya berniat ingin mengurai permasalahan terkait seleksi Bacakades dengan memanggil pihak DPMD Sampang. Begitu juga Tim Independen yang melakukan seleksi tambahan tes tulis dan wawancara terhadap Bacakades dari UTM.

“Saat kami panggil kemarin Tim Independen dari UTM itu tidak hadir. Begitu juga pada saat saya menjabat sebagai Ketua Komisi I pernah dipanggil sebanyak 2 kali juga tidak hadir. Sementara dari pihak DPMD yang hadir hanya sekelas Kabid yang tidak bisa menjelaskan secara detail terkait mekanisme dan penilaian seleksi tambahan itu. Jadi, ini sudah jelas terlihat adanya sebuah permainan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait,” ungkapnya, Minggu (20/10/2019).

Menurut Politisi Partai Demokrat tersebut adanya polemik tersebut ada indikasi kuat bahwa tes tulis dan wawancara sebagai seleksi tambahan bagi Bacakades yang melebihi kuota 5 orang itu merupakan sebuah cara dan strategi untuk menjatuhkan Bacakades yang benar-benar didukung oleh rakyat.

BACA JUGA :  MENDUGA ADANYA KEBOCORAN PERIJINAN, RAR UNRAS PEMKAB BANGKALAN

“Jadi, kami selaku Komisi I DPRD Kabupaten Sampang akan melakukan pemanggilan kembali terhadap beberapa pihak terkait. Diantaranya Pj Sekdakab, DPMD, dan juga Tim Independen dari UTM. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi dan menanyakan terkait dasar-dasar penilaian seleksi Bacakades yang telah dikeluarkan. Sebab, sangat tidak masuk akal melihat hasil seleksi kemarin, karena ada Bacakades Incumbent lulusan Sarjana tidak diloloskan malah yang lulusan SMP diloloskan. Ini sudah jelas terlihat adanya kepentingan dan berbau pesanan Kades yang akan terpilih,” tuturnya.

Aulia menegaskan, apabila pada panggilan kedua nantinya pihak Tim Independen itu tidak hadir, menurutnya sudah jelas menunjukkan tidak menghormati lembaga DPRD. Untuk itu, pihaknya berharap ke depannya kepada pihak Birokrasi dan juga Tim Independen yang telah ditunjuk dan dibayar menggunakan APBD sebesar Rp15 juta itu agar menjaga profesionalitasnya dalam bekerja. Ia meminta agar saling menghargai antara pihak Eksekutif dengan Legislatif, sehingga bisa duduk sama rata berdiri sama tegak.

“Seleksi tambahan itu kenapa bisa dijadikan penentu, yakni poinnya sebesar 60 persen. Sementara poin pengalaman dan pendidikan terakhir hanya 40 persen. Jadi munculnya Perbup yang dijadikan acuan seleksi itu sudah tidak sesuai dengan Permendagri. Jika memang seleksi itu transparan, seharusnya melibatkan pihak Legislatif saat proses seleksi. Kami selaku Komisi I meminta penjelasan terkait dasar penilaian seleksi tes tulis dan wawancara itu seperti apa, mereka tidak mau terbuka menjelaskan. Bahkan, kami menilai ketidakhadiran Tim Independen itu terindikasi adanya perintah dari pihak DPMD agar tidak datang memenuhi panggilan kami,” tegas mantan Anggota DPRD 3 periode tersebut.

Dihubungi terpisah, Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah mengaku jika dirinya tidak menghadiri panggilan Komisi I dengan alasan sedang rapat pengamanan Pilkades serentak. Ia memaparkan berdasarkan laporan dari Kabid Bina Pemdes Suhanto bahwa pihak Komisi I tidak puas dengan penjelasan dari pihaknya.

BACA JUGA :  KEPALA DPMD SUMENEP ANCAM PECAT KADES YANG MAIN-MAIN PENGELOLAAN DD

“Kalau untuk urusan nilai itu ada 2. Yang pertama itu dari P2KD berdasarkan pengalaman dan ijazah terakhirnya. Kedua merupakan tes tulis dan wawancara yang hasilnya murni kewenangan tim independen, begitu juga dengan tes psikologi. Ketiga unsur itu digabung. Kalau untuk hasilnya sudah transparansi, karena hasilnya langsung diberikan kepada P2KD yang mengumumkan. Kalau ada sarjana yang tidak lulus sementara yang lulusan SMP lolos, dan mau hitung-hitungan ya lebih baik tidak usah dilakukan seleksi lagi. Lalu apakah jaminan tes tulis dan wawancara yang Sarjana itu bisa lebih baik dari yang lulusan SMP? Tentunya tidak,” dalihnya.

Malik juga menampik jika dikatakan hasil seleksi dengan menggugurkan beberapa Incumbent melalui seleksi tambahan itu merupakan sebuah pesanan. Ia menantang agar siapa yang telah menuduh adanya permainan agar dihadapkan dengan dirinya.

“Silahkan berpolitik di tingkat desa, tetapi yang jelas kami ini hanya sebagai fasilitator dan tidak mempunyai kepentingan apa pun. Untuk penunjukan tim independen itu berdasarkan keputusan Bupati. Kami hanya mengusulkan beberapa lembaga yang akan dijadikan tim independen kepada Bupati, dan beliau yang memilih juga memutuskannya. Bupati memilih UTM karena memang sebelumnya pernah bekerja sama dalam hal yang sama juga pada Pilkades serentak sebelumnya,” tutup Malik dengan tegas.

Sayangnya, Mohammad Asim Asy’ari salah satu perwakilan Tim Independen dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) saat dihubungi melalui selulernya tidak merespons meski terdengar nada sambungnya. Begitu juga saat pesan singkat whatsapp (WA) yang dilayangkan Pojok Kiri juga tidak mendapatkan respons. (msa)

Telah dibaca : 52 kali.