POLRES SAMPANG JANGAN LENGAH, PILKADES GUNUNG RANCAK RAWAN KONFLIK

Suasana rapat pleno pengumuman DPTam yang dilaksanakan oleh P2KD Gunung Rancak, Rabu (06/11/2019).

Sampang, Pojok Kiri – Tahapan demi tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sampang terus berjalan. Pelaksanaannya sendiri dijadwalkan serentak pada Kamis Kliwon, 21 November 2019 mendatang. Namun, dari 38 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak itu ada beberapa desa yang masuk dalam kategori rawan dan sangat rawan akan terjadinya konflik.

Salah satunya seperti Pilkades Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur yang suasananya saat ini masih memanas. Di desa tersebut diikuti 2 calon kepala desa (cakades) yang akan memperebutkan kursi kepala desa. Pada cakades nomor urut 1 Mohammad Juhar sebagai petahana, dan nomor urut 2 Bambang Aripurwanto.

Situasi dan kondisi (sikon) yang terlihat memanas dan rawan terjadinya konflik di Desa Gunung Rancak itu diungkapkan oleh FN (35), salah satu Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) setempat. Ia memaparkan jika suasana memanas mulai terlihat pada saat pihaknya melakukan pencacahan terhadap warga yang mempunyai hak pilih.

“Saat kami melakukan tahapan pencacahan terhadap warga yang mempunyai hak pilih beberapa waktu yang lalu. Salah satu saksi cakades yang ikut menyaksikan pencacahan dari rumah ke rumah itu ternyata membawa senjata tajam (sajam) yang disembunyikan di balik bajunya. Meskipun saat itu didampingi anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa, tetapi beberapa orang saksi salah satu cakades itu terlihat santai membawa sajam,” ungkapnya, Minggu (10/11/2019).

FN juga menceritakan jika suasana memanas kembali berlanjut saat acara rapat pleno terbuka pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) pada hari Rabu (06/11/2019) lalu. Saat rapat pleno yang digelar oleh P2KD Gunung Rancak itu sempat terjadi cekcok antara warga dengan salah satu Anggota P2KD.

“Suasana sempat memanas berawal saat rapat pleno berjalan dengan alot dan diwarnai dengan adanya protes yang dilakukan saksi salah satu cakades. Pihak dari salah satu cakades itu mempermasalahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dinilainya meragukan, dengan meminta bukti kependudukan dari pemilih. Namun kejadian itu sudah kami atasi disaksikan oleh tim dari Kecamatan dan tim Kabupaten,” ujarnya.

BACA JUGA :  PERINGATAN HUT TNI KE 74, POLRES SUMENEP BERIKAN PERPANJANGAN SIM GRATIS BAGI PRAJURIT TNI

Lebih lanjut FN memaparkan. “Meskipun rapat pleno pengumuman DPTam sudah selesai, tetapi suasana memanas masih berlanjut Di luar. Saat saya perjalanan pulang, tiba-tiba di tengah jalan dipanggil dan diberhentikan oleh FZ (60), seorang warga mempermasalahkan keluarganya yang terdaftar di DPS. Sambil memegang dan menunjukkan Kartu Keluarga (KK), FZ dengan emosi mengajak saya duel. Seketika itu saya turun dari atas motor, tetapi untungnya warga itu tidak sampai membawa sajam, dan langsung dilerai oleh beberapa warga sekitar. Insiden itu terjadi karena adanya kesalahpahaman, dan alhamdulillah bisa diatasi,” tukasnya.

Terpisah, Kapolres Sampang AKBP Didit Bambang Wibowo Saputro saat dikonfirmasi melalui nomor pribadinya menjelaskan jika seluruh desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak pada 21 November 2019 nanti akan diperlakukan dengan pola pengamanan yang sama. Menurutnya, seluruh desa yang melaksanakan Pilkades tentunya akan menjadi perhatian dan atensi. Tidak ada perlakukan pengamanan khusus di salah satu desa.

“Saya memimpin langsung pengamanan Pilkades serentak di Kabupaten Sampang tahun 2020 ini. Diantaranya dengan melakukan kegiatan sambang desa, juga berkoordinasi langsung dengan para tokoh agama dan masyarakat setempat. Ada beberapa daerah yang menjadi perhatian bagi saya, tujuannya hanya satu untuk menciptakan sikon yang aman dan kondusif,” jelasnya.

Lanjut Didit. “Hingga saat ini, pihak Kepolisian melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Jadi, bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maka akan kami tindak tegas. Semua daerah menjadi atensi dan perhatian kami, dengan pola pengamanannya ada kategori rawan dan sangat rawan. Untuk desa mana saja yang masuk kategori rawan dan sangat rawan, kami tidak bisa menyampaikannya karena bisa menimbulkan keresahan masyarakat nantinya,” pungkas mantan Kapolres Trenggalek tersebut. (msa)

BACA JUGA :  PENGELOLAAN TAK BERES, TRIWULAN KE 3 ANGGARAN BELANJA PUBLIKASI DISKOMINFO SAMPANG SUDAH HABIS

Telah dibaca : 42 kali.