IMAM UTOMO DAMPINGI FATTAH JASIN DAFTAR BACABUP KE PKB SUMENEP

Fattah Jasin mendaftarkan diri sebagai bacabup Sumenep ke DPC PKB Sumenep, Rabu (13/11/2019).

Sumenep, Pojok Kiri – Menjelang pilkada 2020 mendatang, Fattah Jasin mendaftarkan diri swbagai bakal calon bupati (bacabup) ke Desk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebagkitan Bangsa (PKB). Rabu, (13/11/2019).

Kedatangannya ke kantor PKB ini di dampingi secara langsung oleh beberapa tokoh diantaranya Imam Utomo.

Fattah Jasin menjelaskan, jika pendaftaran dirinya sebagai calon bupati lewat PKB adalah sebuah panggilan dari tempat dimana ia di lahirkan. “Saya mendaftar karena memenuhi panggilan tanah kelahiran,” ujarnya

Saat mengambil Formulir pendaftaran, fattah jasin langsung mengembalikan form formulir persyaratan yang telah di lengkapi sebelumnya. Secara langsung pihaknya melakukan serah terima berkas dengan Ketua DPC PKB Sumenep, Imam Hasyim.

Dia menambahkan, PKB menurutnya adalah partai yang berbasis ulama dengan demikian dia lebih memantapkan pilihannya dengan mendaftarkan diri pada partai besutan Gusdur tersebut.

“Sejak dulu, kata orang madura itu kan “Bapak, Babu, Guru dan Rato” jadi setelah orang tua itu ada ulama yang harus kita takdimi,” imbuhnya.

Ditanya optimis tidaknya mendapat rekom Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, dia lebih menyerahkan hal itu pada yang maha Esa.”Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah,” katanya.

Sepak terjang Fattah Jasin yang sudah berpuluh tahun sebagai birokrat Provinsi Jawa Timur, menurutnya tidak menjadi halangan untuk maju di pilkada Sunenep 2020.

“Kalau di tetapkan harus cuti, saya akan cuti. Tetapi saya saat ini masih aktif dan fokus menjadi Kepala Dinas Perhubungan Jatim,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Imam Hasyim partainya telah menerima berkas Fattah Jasin sebagai calon Bupati dan nantinya akan di sampaikan pada DPP PKB saat pendaftaran di tutup.

“Pendafataran terakhir tanggal 15 November, setelah itu kami tidak akan membuka lagi dan memperpanjang pendaftaran. Setelah itu kami akan mengirim berkas tersebut ke DPP,” pungkasnya. (adi/msa)

BACA JUGA :  KPU SAMPANG TAK BISA TUNJUKKAN RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN PILKADA PERTAMA

Telah dibaca : 11 kali.