HOME // Kepolisian // Peristiwa

DINILAI MEMILIKI CATATAN MERAH, JAKA JATIM GELAR UNRAS DI MAPOLRES SAMPANG

   Manager POJOK KIRI Madura Raya
 Pada: Desember 16, 2019
Salah satu Anggota Jaka Jatim Korda Sampang, Siti Farida tengah berorasi dalam aksi unras di depan Mapolres Sampang, Senin (16/12/2019).

Sampang, Pojok Kiri – Di penghujung tahun 2019, Organisasi Masyarakat (Ormas) Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koordinator Daerah (Korda) Sampang melakukan aksi unjuk rasa (unras) di depan Mapolres Sampang, Senin (16/12/2019) pagi. Aksi unras tersebut dilakukan sebagai refleksi terhadap kinerja aparat penegak hukum (APH) Polres Sampang selama tahun 2019 yang dinilai memiliki banyak tunggakan kasus belum terselesaikan hingga menjelang tiup tahun 2019.

Dalam rilisnya, Sidik saku Ketua Jaka Jatim Korda Sampang mengungkapkan bahwa banyak catatan merah yang terhadap kinerja Polres Sampang selama setahun terakhir. Diantaranya dalam hal hak asasi manusia (HAM) dipertanyakan terkait proses sejumlah kasus pembunuhan yang hingga saat ini masih belum juga terungkap dan tertangkap pelakunya.

“Selain adanya tunggakan kasus pembunuhan. Polres Sampang hingga saat ini masih memiliki tunggakan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang belum jelas proses hukumnya. Diantaranya seperti kasus ambruknya Puskesmas Torjun dan pembiaran terhadap penambangan galian C ilegal yang sepertinya tidak tersentuh hukum sama sekali. Selain itu terkait tebang pilih dalam penegakan hukum kepemilikan senjata tajam pada saat Pilkades serentak kemarin itu. Kami juga mempertanyakan terkait kepemilikan senjata api yang ditemukan saat Pilkades serentak itu yang hingga kini masih belum terungkap siapa pemiliknya,” ungkapnya, Senin (16/12/2019).

Didik, panggilan akrabnya tersebut menjelaskan jika beberapa yang diungkapkan itu merupakan segelintir catatan kecil atas kinerja Polres Sampang yang dinilainya perilaku menyimpang atas fungsinya sebagai APH sekaligus pengayom masyarakat.

“Sudah jelas bahwa dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada BAB I Pasal 4 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, dengan semangat Hari Anti Korupsi dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se-Dunia, kami menuntut Polres sampang dalam menjalankan tugasnya agar tetap berpijak pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Polres Sampang tidak tebang pilih dalam penanganan kasus. Polres sampang harus memberikan porsi hak konstitusi yang sama terhadap seluruh
lapisan masyarakat, dan Polres sampang betul-betul jadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” tegas Dosen IAIN Madura tersebut.

BACA JUGA :  BARU 2 MINGGU MENJABAT, KASATRESNAKOBA SAMPANG UNGKAP SABU 14,38 GRAM

Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Didit Bambang Wibowo Saputro kepada awak media menyatakan bahwa dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum boleh-boleh saja. Tetapi dirinya menyayangkan dan menilai tidak pantas saat melakukan aksi unjuk rasa tersebut membawa pakaian dalam wanita.

“Melakukan aksi dan berorasi boleh saja, tetapi jika dalam aksi itu membawa pakaian dalam wanita seperti tadi itu saya rasa tidak pantas, apalagi kita ini sebagai seorang muslim,” ujarnya.

Didit juga meminta kepada masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menumpas peredaran narkoba, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Sampang. Dirinya mengatakan di Sampang sendiri akan tercipta situasi dan kondisi yang aman serta kondusif jika ada peran serta dari masyarakat.

“Terkait dengan sejumlah kasus tindak pidana yang masih belum terungkap dan dalam proses. Tentunya kami akan tetap berkomitmen melakukan penegakan hukum. Seperti kasus pembunuhan yang menggunakan clurit di Ketapang itu, kami sampai saat ini masih melakukan pengejaran terhadap tiga rekannya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” katanya.

Lanjut mantan Kapolres Trenggalek tersebut. “Kami juga terkait pembunuhan dengan isu santet itu kami juga masih mengejar satu orang DPO. Sementara untuk kepemilikan senjata api pada saat Pilkades serentak kemarin itu, hingga saat ini kami masih melakukan pendalaman. Jika nantinya kami telah menemukan petunjuk baru siapa yang memiliki dan menguasai senjata api itu, tentunya kami akan menyampaikannya kepada rekan-rekan media,” tutup Kapolres berdarah Pamekasan tersebut. (msa)

Telah dibaca : 40 kali.