HOME // Kesehatan // Pemerintahan

DKR PERTANYAKAN PENONAKTIFAN BPJS PBID

   Manager POJOK KIRI Madura Raya
 Pada: Februari 4, 2020
Audiensi DKR Bangkalan dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Selasa (04/02/2020).

Bangkalan, Pojok Kiri – Puluhan relawan yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan, Madura Jawa Timur kembali mendatangi Komisi D DPRD Bangkalan, Selasa (04/02/2020).

Kedatangan mereka dalam rangka audiensi berkaitan dengan penonaktifan secara massal peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai melalui PBID.

Ketua DKR Bangkalan Muhyi mengutarakan, per 1 Februari peserta BPJS Kesehatan yang di biayai melalui PBID dinonaktifkan. Atas dasar itu, pihaknya datang ke Komisi D melakukan audensi untuk menanyakan alasan kenapa dinonkatifkkan. “Info yang kita dapat dari pihak terkait terjadi penonaktifan secara massal untuk peserta BPJS PBID,” kata dia.

Menurut Muhyi, dengan penonaktifan itu berdampak besar. Peserta PBID yang mau berobat kini tiba-tiba tidak bisa dilayani. Untuk itu, pihaknya meminta kejelasan. ”Apakah ada peluang bisa aktif kembali. Itu yang sekarang kami minta kejelasan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sih Retno Widiyati memaparkan, semula Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) itu sebanyak 155.038 jiwa. Dengan jumlah tersebut tentu anggaran yang tersedia tidak cukup. Sebab, tahun ini hanya dialokasikan sebesar Rp31 miliar lebih. ”Dana sebesar itu hanya mampu membiayai peserta PBID kurang lebih 65 ribu jiwa,” jelasnya.

Sementara data PBID di Kabupaten Bangkalan sebanyak 155.038 jiwa. Karena itu, perlu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) ulang. Lalu, pihaknya meminta Dispendukcapil untuk mengeceknya.

”Ternyata, setelah diverval oleh Dispendukcapil, dari semula 155.038 jiwa, ketemu data 143.434 jiwa peserta aktif. Sisanya 11.586 jiwa peserta non aktif dan 18 jiwa data missing,” sebutnya.

Retno menyampaikan, data peserta dianggap non aktif itu lantaran meniggal dunia, pindah, NIK tidak ditemukan, delete karena pelayanan, indikasi ganda dan lainnya. ”Daripada membiayai yang tidak ada orangnya, mending divalidkan lagi data PBID,” terangnya.

BACA JUGA :  3 KASUS OTT 2017 TAK JELAS PROSES HUKUMNYA, TIM UPP KEMBALI LAKUKAN OTT BB HANYA 591 RIBU

Namun, kata Retno, agar peserta bisa dibiayai pemerintah daerah. Itu harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal tersebut mengacu pada Permensos nomer 5 tahun 2019.

”Setelah diverval oleh Dinsos dari data sebanyak 143.434 jiwa. Itu hanya 41.842 jiwa yang masuk DTKS. Selebihnya tidak,” tuturnya.

Dengan demikian, terdapat 101.592 jiwa data non DTKS dan data peserta non aktif tidak masuk sebagai kategori penerima PBID.

”Itu awalnya. Tetapi setelah melihat Perpres nomor 82 tahun 2018, peserta PBID tidak hanya yang masuk DTKS yang dibiayai. Warga benar-benar tidak mampu nggak apa-apa dibiayai,” paparnya.

Sehingga, sebanyak 113.196 jiwa direkomendasikan untuk dinonaktifkan sembari dilakukan verval. Namun, pihak BPJSKes hanya mampu memproses sebanyak 42.376. Sisanya sebanyak 70.820 jiwa masih belum dinonaktifkan.

”Yang dinonaktifkan baru 42.376 jiwa. Itu demi validasi data penerima PBID. Sementara, data 113.196 jiwa itu dari data non DTKS dan data peserta non aktif,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nurhasan memberikan usulan bahwa Dinkes sebaiknya menggunakan Perpres Nomor 85 tahun 2019 yang lebih tinggi tingkatannya.

“Daerah juga memiliki kewenangan membantu selagi mampu, dan untuk yang masuk DTKS bisa diusulkan ke provinsi. Kita kan ada dana Rp31 Milyar yang bisa digunakan untuk bantuan iuran,” ujarnya.

Dari pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk mengajukan 42.376 jiwa yang masuk DTKS untuk dilimpahkan ke Provinsi agar pembiayaan ditanggung pihak provinsi. Kemudian untuk 113.196 jiwa bukan DTKS akan di survey ulang untuk menjadi PBID. (ris/msa)

Telah dibaca : 43 kali.