HOME // Kesehatan // Pemerintahan // Peristiwa

TOLAK PENONAKTIFAN BPJS PBID, RATUSAN RELAWAN DKR KEPUNG DINKES DAN PEMKAB BANGKALAN

   Manager POJOK KIRI Madura Raya
 Pada: Februari 6, 2020
Ratusan massa relawan DKR Bangkalan melakukan unras ke kantor Dinkes dan Pemkab setempat, Kamis (06/02/2020).

Bangkalan, Pojok Kiri – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan dari berbagai koordinator DKR Kecamatan yang ada di Bangkalan menggelar aksi di depan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Kamis (06/02/2020).

Ratusan massa mereka menyuarakan kekecewaannya terhadap penonaktifan BPJS Kesehatan PBID yang telah dilakukan oleh Dinkes dan Pemkab Bangkalan. Dalam aksinya, para demonstran juga mengibarkan sejumlah bendera serta poster berisi tuntutan dan aspirasinya.

Dalam aksinya ketua DKR Muhyi menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya meminta agar secepatnya mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan PBID yang telah dinonaktifkan, segera melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan serta penggunaan biakesmaskin untuk rawat jalan.

Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap penonaktifan yang dilakukan asal-asalan yang tidak melihat kenyataan di lapangan. Sehingga berdampak terhadap masyarakat kecil yang menjadi korban.

“Pemerintah ini sudah buta dan tuli kepada masyarakat kecil. Kami melakukan aksi ini untuk meminta hak rakyat untuk dikembalikan,” ujar Muhyi.

Tak hanya itu, Muhyi meminta tiga solusi untuk menyetujui permasalahannya. Pertama yang terkait tidak sesuainya verifikasi dan validasi. Kedua bagaimana pengaktifan kembali bagi pasien miskin yang urgent, dan ketiga penggunaan biakesmaskin untuk rawat jalan.

Koordinator DKR Kamal Sugianto menambhakan. Sebaiknya pemerintah memikirkan terlebih dahulu sebelum menghapus data PBID. Sebab, rencana pemerintah ini semakin memberatkan bagi rakyat miskin dan tidak mampu.

“Rakyat yang tidak mampu yang berada di desa-desa ini banyak mengeluh. Salah satunya ada warga yang mau berobat ke rumah sakit Bangkalan, dan ternyata kartu BPJS Kesehatan yang dibiayai daerah ini sudah tidak bisa digunakan lagi, bahkan mereka disuruh membayar. Dapat uang dari mana mereka untuk membayarnya,” ungkapnya.

BACA JUGA :  POLRES SAMPANG JANGAN LENGAH, PILKADES GUNUNG RANCAK RAWAN KONFLIK

Sementara itu, Plt Kepala Dinkes Sudiyo menanggapi hal tersebut. Ia meminta masyarakat yang telah rawat darurat untuk segera melapor agar diaktifkan kembali. Ia juga menjelaskan bahwa kartu biakesmaskin bisa digunakan satu kali rawat jalan dan selebihnya dilaporkan ke Dinkes untuk diperpanjang.

“Untuk solusi ketiga, kami sudah lakukan rapat kemarin dengan semua kepala Puskesmas dan juga tim koordinasi, agar mempercepat verval ke lapangan dengan batas maksimal 17 Februari,” dalihnya.

Tidak Puas dengan tanggapan yang diberikan oleh pihak Dinkes, massa kemudian pindah menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Pemkab Bangkalan.

Ratusan massa tersebut berkeinginan menemui Bupati, Wabup, dan Sekda Bangkalan. Namun ketiganya tidak berada ditempat. Tak hanya itu, massa melakukan Tahlil bersama di depan kantor Pemkab sambil menunggu kehadiran para pemangku kebijakan itu datang.

Akhirnya mereka ditemui oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Moh Fahri di depan kantor Pemkab. Ia berjanji jika aspirasi dari DKR nantinya akan disampaikan langsung kepada Bupati.

“Pak Bupati, Wabup, dan Sekda sedang rapat di Pendopo Agung. Nanti akan saya sampaikan, agar dalam sepekan ini ada waktu untuk menemui perwakilan DKR,” tutupnya singkat.

Massa mengaku kecewa dengan sikap pemerintah tersebut. Lantaran tidak mau menemui dan memberikan jalan keluar serta jawaban yang pasti. Akhirnya massa membubarkan diri dengan tertib. (ris/msa)

Telah dibaca : 40 kali.