HOME // Advertorial/Iklan // Pemerintahan

BAHAS USULAN PEMBANGUNAN DESA 2021, PEMKAB SAMPANG GELAR MUSREMBANGCAM KETAPANG

   Manager POJOK KIRI Madura Raya
 Pada: Februari 10, 2020
Bupati Sampang H Slamet Junaidi (3 kiri) bersama Wabup H Abdullah Hidayat (2 kiri), Camat Ketapang (kiri), dan 3 anggota DPRD Sampang Dapil IV dalam Musrembangcam Ketapang, Senin (10/02/2020).

Sampang, Pojok Kiri – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang tahun 2021 yang diawali di Kecamatan Ketapang pada Senin (10/02/2020). Kegiatan tersebut mengusung tema ‘Penguatan Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Sampang Hebat Bermartabat’

Dalam kegiatan tersebut tampak dihadiri langsung Bupati Sampang H Slamet Junaidi didampingi Wabup H Abdullah Hidayat, perwakilan anggota DPRD Kabupaten Sampang dapil IV, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) H Yuliadi Setiawan, para Asisten Setdakab Sampang, Camat Ketapang selaku penanggung jawab kegiatan dimaksud, para pimpinan OPD terkait, anggota Forkopimcam Ketapang, Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa, Kades dan delegasi desa se Kecamatan Ketapang, serta para tokoh masyarakat, pemuda, dan LSM di Kecamatan Ketapang.

Dalam sambutannya, Bupati Sampang H Slamet Junaidi menyampaikan bahwa Musrembangcam tersebut merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa di lingkup kecamatan. Baik di bidang infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, maupun pemerintahan.

“Kita berharap Musrembangcam ini dapat menjadi wadah yang akan mempertajam, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan membulatkan kesepakatan terkait usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah tingkat kecamatan,” ujarnya, Senin (10/02/2020).

Bupati mengungkapkan ada 5 prioritas utama. Pertama, penguatan sektor unggulan melalui peningkatan nilai tambah guna mendukung proses transformasi ekonomi. Kedua, peningkatan kualitas dan perluasan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Ketiga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana dasar masyarakat. Keempat, percepatan reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kelima, peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat.

“Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) tahun sebelumnya. PIK Kabupaten Sampang tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp31.344.408.240, dan Kecamatan Ketapang mendapatkan alokasi PIK pada tahun 2021 sebesar Rp2.407.998.077,34 yang difokuskan untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan. Sementara yang difokuskan untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan dengan proporsi masing-masing usulan Musrembangcam yang didanai melalui PIK tahun 2021 yakni untuk bidang infrastruktur 60 persen, bidang ekonomi 20 persen, dan bidang sosial budaya 20 persen,” ungkapnya.

BACA JUGA :  PEMKAB SUMENEP GELAR LOMBA TAKBIR KELILING ANTAR OPD

Aba Idi, panggilan akrab Bupati juga memaparkan bahwa persoalan yang paling mendasar di Kecamatan Ketapang adalah infrastruktur. Menurutnya, berdasarkan laporan dari masyarakat masih sering terjadi banjir di daerah pertigaan Kecamatan Ketapang, dan itu harus menjadi perhatian bagi Dinas PUPR setempat. Selain itu, permasalahan sosial yang masih sering muncul terkait tingginya angka putus sekolah dampak dari pernikahan dini, khususnya terjadi di daerah pedesaan, dan itu harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

“Sebagaimana satu kecamatan pesisir, Ketapang ini memiliki potensi hasil perikanan, terutama ikan tangkapan nelayan. Potensi lainnya adalah produk unggulan sektor pertanian, diantaranya seperti semangka, melon, dan mente. Ini harus menjadi perhatian bagi Dinas Perikanan dan Pertanian. Sementara terkait potensi pariwisata, objek wisata alam di Ketapang seperti Air Terjun Toroan harus kita jaga kelestariannya. Untuk itu, mari kita ajak masyarakat setempat untuk ikut terlibat dalam pengelolaannya. Pencapaian prioritas pembangunan daerah harus didukung Juga oleh Kades melalui dukungan anggaran dalam APBDes maupun peningkatan peran BUMDes,” tutup mantan Anggota DPR RI dari Partai NasDem tersebut. (msa)

Telah dibaca : 5 kali.