HOME // Advertorial/Iklan // Pemerintahan

DPMD SUMENEP GELAR SOSIALISASI PEMBENTUKAN BPD

   Manager POJOK KIRI Madura Raya
 Pada: Februari 11, 2020

Bupati Berharap pembentukan panitia BPD nantinya bisa di lakukan secara adil, tranparan dan profesional

DPMD Sumenep menggelar sosialiasi pembentukan BPD di Hotel Utami, Selasa (11/02/2020).

Sumenep, Pojok Kiri – Pemerintah kabupaten Sumenep melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (DPMD) menggelar kegiatan sosialisasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di tempatkan di Hotel Utami Jalan Trunojoyo No.51, Labangseng, Kolor, Kota sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Selasa, (11/2/2020).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Sumenep, Abuya Busro Karim membuka acara sosialisasi secara langsung yang di hadiri oleh kepala desa di Sumenep.

Kepala DPMD Sumenep, Moh. Ramli, menyampaikan pada awak media jika panitia pemilihan calon BPD sudah dapat dibentuk.

“Di pengisian BPD ini, kita meminta Kades segera membentuk panitia, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) nomor 7 tahun 2020, tentang 2020 BPD,” katanya.

Menurutnya tujuan dari kegiatan tersebut supaya Pemerintah Desa (Pemdes) memiliki kursi yang sejajar antara BPD dan Kades.

“Kita harapkan kegiatan ini bisa lancar, dan bisa berpartisipasi semuanya dari elemen masyarakat. Agar proses ini bisa berjalan dengan kondusif,nmaka kami melakukan sosialisasi ke Kades dan pihak Camat,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep, A Busyro karim menyampaikan dalam sambutannya bahwa desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah harus mampu menunjukkan perkembangan terhadap kemajuan desanya. Lebih-lebih pada pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dalam menyelenggarakan sistem keperintahan di desa.

“Jika pembangunan di desa tidak berjalan dengan baik, maka pembangunan di daerah tidak akan maksimal. Oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas penyelenggara desa agar mampu menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, regulasi yang mengatur tentang pemerintahan desa tertuang dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bahwa dari sistem tersebut, dia menilai aturan ini menjadi keharusan bagi masyarakat untuk mengatur kedaulatannya pada suatu sistem yang mandiri.

BACA JUGA :  PANSUS DPRD TETAPKAN HASIL UJI KELAYAKAN CALON KOMISIONER KI BANGKALAN

Menurutnya, sistem yang mandiri bisa terwujud dengan menyusun perencanaan hingga mengevaluasi setiap kegiatan desa. Sehingga terwujudnya desa yang kuat, mandiri, dan demokratis menjadi sebuah keharusan untuk lebih maju.

“Jika desa kemarin bergantinf pada kebaikan kepala daerah, maka sekarang desa harus mempetkuat kedudukannya. Desa tidak lagi kepanjangan tangan pemerintah, tetapi menjadi pemimpin masyarakat,” imbuh bupati dua periode ini.

Dia juga mengatakan, indikator kemajuan dari suatu desa bisa di ukur dari BPD yang kuat, mandiri dan profesional. Peran BPD menurutnya sangatlah besar untuk mempercepat keberhasilan desa. Meski dari setiap perkembangannya peran BPD mengalami perubahan secara fungsional.

“Tugas BPD saat ini adalah menyelenggarakan musyawarah desa. Musyawarah desa sangat penting utamanya dalam pengabilan suatu kebijakan. Jadi jangan sampai keberadaan BPD menjadi stemple kepala desa. Jika itu terjadi maka desa dipastikan tidak akan pernah maju,” tegasnya.

Selain itu Abuya Busro Karim berharap, dari pembentukan panitia BPD nantinya bisa di lakukan secara adil, tranparan dan profesiona. Hal ini juga bagian dari cara bagamina meminimalisir gejolak di tengah masyarakat. Sebab, BPD sendiri adalah sebagai penyeimbang untuk kemajuan desa dan bukan lawan politik kepala desa.

“Keduanya merupakan mitra yang harus bekerjasama dan tidak boleh saling mencari kesalahan. Sehingga, pemerintahan desa bisa berjalan sesuai harapan masyarakat,” tutupnya. (adi/msa)

Telah dibaca : 4 kali.