JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat tata kelola organisasi serta mempercepat eksekusi program-program prioritas pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengumuman pergantian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, dalam keterangan pers di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dalam keputusan terbaru tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dalam menjalankan tugasnya, Nanik akan didampingi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang diamanahkan sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.
Penyegaran Struktur Organisasi
Seiring dengan pelantikan pengurus baru, Presiden Prabowo resmi mengakhiri masa tugas pejabat sebelumnya, yaitu:
Dadan Hindayana (Mantan Kepala BGN)
Lodewyk Pusung (Mantan Wakil Kepala BGN)
Sony Sanjaya (Mantan Wakil Kepala BGN)
Pemerintah menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dedikasi dan kerja keras para pejabat terdahulu yang telah meletakkan fondasi awal kelembagaan BGN.
“Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” imbuh Menteri Pras.
Fokus pada Akselerasi dan Akuntabilitas
Menteri Pras menegaskan bahwa Presiden Prabowo menaruh harapan besar pada jajaran pimpinan yang baru. Nanik S. Deyang beserta tim diharapkan segera melakukan konsolidasi internal serta memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sinergi yang kuat dinilai menjadi kunci utama agar program peningkatan gizi nasional dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.
“Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia,” pungkasnya.