BANGKALAN – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menutup gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2026. Acara penutupan ini berlangsung khidmat di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Menggunakan helikopter, rombongan Kepala Negara mendarat di Alun-Alun Bangkalan sekitar pukul 11.00 WIB. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Bupati Bangkalan Lukman Hakim, jajaran Forkopimda, Pangdam V/Brawijaya, Danrem 084/Bhaskara Jaya, serta antusiasme masyarakat Bangkalan yang memadati sekitar lokasi.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ini sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Apresiasi Peran NU dan Soroti Kebocoran Kekayaan Negara
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam terhadap peran historis dan kontekstual Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan serta persatuan NKRI. Menurutnya, nilai nasionalisme yang diajarkan oleh NU merupakan pilar penting dalam perjalanan bangsa.
“NU adalah organisasi besar yang selalu berada di garis depan menjaga bangsa dan negara. Para kiai dan ulama selalu hadir di tengah rakyat,” ujar Prabowo di hadapan para masyayikh dan peserta Munas-Konbes.
Namun, di samping memberikan apresiasi, Presiden Prabowo juga memanfaatkan momentum strategis ini untuk menyampaikan pandangan kritisnya mengenai potret makro perekonomian dan tata kelola negara. Ia secara blak-blakan menyoroti masih adanya kebocoran kekayaan negara yang dinilai menjadi kerikil pengganjal peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya tidak ingin menutupi kenyataan. Kekayaan negara kita masih banyak yang bocor. Kalau kebocoran ini bisa kita hentikan, kesejahteraan rakyat, guru, petani, nelayan, dan aparatur negara akan jauh lebih baik,” tegas mantan Danjen Kopassus tersebut.
Komitmen Efisiensi dan Penataan BUMN
Sebagai langkah konkret, Presiden menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan terus bergerak melakukan pembenahan tata kelola negara secara agresif. Langkah ini ditempuh melalui efisiensi anggaran yang ketat, penataan ulang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif, serta penertiban berbagai aktivitas ilegal yang merugikan kas negara.
“Kita akan terus melakukan efisiensi. BUMN yang tidak memberikan manfaat harus diperbaiki, ditata, bahkan dikurangi jika memang tidak diperlukan,” kata Presiden secara lugas.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo kembali menekankan komitmennya untuk memastikan keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
“Kekayaan bangsa ini harus kembali kepada rakyat. Setiap rupiah uang negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.