SURABAYA – Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh pada Minggu (03/05/2026), Ketua Umum Asosiasi Pewarta Indonesia (API), Moch Syamsul Arifin, mengeluarkan pernyataan penting bagi seluruh insan pers di tanah air. Ia menegaskan bahwa kebebasan pers bukanlah sekadar jargon tahunan, melainkan pondasi utama dalam menjaga kesehatan demokrasi Indonesia.
Dalam keterangannya di Surabaya, Syamsul Arifin menekankan bahwa setiap jurnalis memikul tanggung jawab besar yang melampaui sekadar pelaporan berita.
Pers Sebagai Pilar Keempat Demokrasi
Syamsul menjelaskan bahwa momentum tahun 2026 ini harus menjadi titik balik bagi para pewarta untuk merefleksikan kembali independensi mereka.
”Selamat Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026. Momentum ini mengingatkan kita bahwa pers yang bebas, independen, dan objektif adalah syarat mutlak bagi kehidupan demokrasi yang sehat,” tegas Syamsul.
Menurutnya, tanpa pers yang berintegritas, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pemenuhan hak informasi masyarakat akan pincang.
Melawan Arus Disinformasi di Era Digital
Menyikapi tantangan zaman, Syamsul menyoroti fenomena digitalisasi yang bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi memudahkan akses, namun di sisi lain memicu banjir informasi yang seringkali kabur kebenarannya.
- Profesionalisme: Wartawan wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
- Verifikasi: Mengutamakan akurasi di atas kecepatan demi menangkal hoaks.
- Kontrol Sosial: Pers harus tetap menjadi jembatan kritis namun konstruktif antara pemerintah dan rakyat.
”Di tengah derasnya informasi, kita dituntut untuk lebih cermat. Pers harus menjadi garda terdepan dalam menyaring kebenaran,” tambahnya.
Harapan Perlindungan dan Keamanan Jurnalis
Tak hanya bicara soal kewajiban, Ketua Umum API ini juga menyuarakan hak-hak jurnalis. Ia berharap tahun 2026 menjadi era di mana jurnalis mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan yang lebih baik saat bertugas di lapangan.
Ia menginginkan lingkungan kerja yang bebas dari intimidasi agar fungsi kontrol sosial dapat berjalan maksimal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan insan pers menjadi kunci utama untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat.
”Kita berharap sinergi ini dapat terus terjalin demi terciptanya ruang informasi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa,” pungkasnya menutup pernyataan.